Korea Selatan Menanti Putusan Akhir: Sidang Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

Jumat ini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) akan menjadi pusat perhatian dunia saat membacakan putusan final terkait proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini akan mengakhiri masa ketidakpastian politik yang melanda negara tersebut sejak parlemen menonaktifkan Yoon dari jabatannya akibat kontroversi pengumuman darurat militer.

Latar Belakang Krisis

Krisis bermula ketika Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan keadaan darurat militer pada 3 Desember 2024. Langkah ini dipicu oleh situasi politik yang memanas, namun kemudian dianggap oleh banyak pihak, termasuk anggota parlemen, sebagai upaya untuk meruntuhkan pemerintahan sipil yang sah. Pengerahan tentara bersenjata ke gedung parlemen semakin memperburuk keadaan, memicu reaksi keras dan mendorong parlemen untuk segera memakzulkan Yoon.

Keputusan parlemen tersebut membawa Korea Selatan ke dalam periode instabilitas politik yang panjang. Dampaknya terasa signifikan pada perekonomian negara dan menciptakan ketidakpastian di berbagai sektor. MK Korsel kemudian mengambil alih proses dengan menggelar serangkaian sidang pemakzulan yang intensif selama beberapa minggu. Tujuan utama sidang ini adalah untuk menentukan apakah Yoon Suk Yeol layak dicopot secara permanen dari jabatannya.

Proses Hukum dan Konsekuensi

Proses persidangan di MK Korsel berlangsung alot dan memakan waktu. Para hakim konstitusi harus mempertimbangkan berbagai argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Keputusan akhir membutuhkan dukungan minimal enam dari delapan hakim. Jika MK memutuskan untuk mengesahkan pemakzulan, maka Korea Selatan harus menggelar pemilihan umum dalam waktu 60 hari.

Situasi politik yang tegang ini juga memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri. Ratusan ribu warga Korea Selatan turun ke jalan setiap akhir pekan, baik untuk mendukung maupun menentang Presiden Yoon. Yoon sendiri sempat ditahan pada Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan, namun kemudian dibebaskan karena alasan prosedural. Ia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan menyalahkan oposisi atas krisis yang terjadi.

Reaksi dari Partai Politik

Partai oposisi, Partai Demokrat, menyambut baik keputusan MK untuk segera mengumumkan putusan. Mereka menyatakan keyakinannya bahwa MK akan bertindak tegas untuk menegakkan konstitusi dan mencopot Yoon dari jabatannya. Juru bicara Partai Demokrat menyebut Yoon sebagai "pemberontak" dan mendesak MK untuk mengambil tindakan yang sesuai.

Di sisi lain, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang mendukung Yoon, menyatakan bahwa mereka akan menghormati dan menerima apapun keputusan MK. Namun, mereka juga berharap agar putusan tersebut adil dan tidak memicu perpecahan sosial yang lebih lanjut. Pemimpin partai PPP, Kweon Seong-dong, menyerukan persatuan nasional setelah putusan diumumkan.

Implikasi Politik Lebih Lanjut

Jika MK memutuskan untuk memakzulkan Yoon, maka peta politik Korea Selatan akan berubah secara signifikan. Pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, saat ini menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan pemilihan umum yang akan datang. Baru-baru ini, pengadilan banding membatalkan putusan hukum pemilu terhadap Lee, yang membuka jalan baginya untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Namun, jika putusan tersebut dibatalkan kembali melalui banding sebelum pemilihan umum, Lee akan kehilangan kursi parlemennya dan dilarang mencalonkan diri untuk jabatan publik selama lima tahun. Situasi ini menambah kompleksitas dan ketidakpastian dalam lanskap politik Korea Selatan.

Kasus Terpisah Perdana Menteri

Dalam perkembangan terpisah, MK Korsel baru-baru ini menolak pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo. Dengan demikian, Han Duck-soo kembali menjabat sebagai presiden sementara setelah Yoon diskors. Para ahli hukum berpendapat bahwa putusan ini tidak memiliki korelasi langsung dengan keputusan yang akan datang terkait pemakzulan Yoon Suk Yeol.

Korea Selatan kini berada di persimpangan jalan. Keputusan MK Korsel pada hari Jumat akan menentukan arah masa depan politik negara tersebut dan berdampak besar pada stabilitas regional. Semua mata tertuju pada Seoul saat negara ini menanti putusan yang akan mengubah sejarah.