Gubernur Jabar Apresiasi Pengunduran Diri Dirut BJB dan Proses Hukum KPK

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pernyataan tersebut disampaikannya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Rabu (5/3/2025), di hadapan awak media. Ia menekankan pentingnya mengikuti standar prosedur dan ketentuan yang berlaku di KPK, seraya mengungkapkan keyakinannya pada integritas proses hukum yang tengah berlangsung.

Dedi Mulyadi juga memberikan apresiasi terhadap pengunduran diri Yuddy Renaldi sebagai Direktur Utama BJB. Meskipun ia mengakui ketidaktahuannya mengenai alasan pasti di balik pengunduran diri tersebut, Gubernur menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan hal personal dan terpisah dari aspek kelembagaan Bank BJB. Ia memisahkan hal tersebut dari konteks penyelidikan KPK. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi berharap proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak akan mengganggu operasional dan regulasi internal BJB, mengingat pentingnya stabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan tersebut.

Berkaitan dengan dampak pasar, Dedi Mulyadi mencatat adanya sentimen positif dari pasar saham pasca pengumuman pengunduran diri Yuddy Renaldi. Ia mengamati penguatan harga saham BJB pada hari tersebut, dan berharap tren positif tersebut berlanjut untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan adanya optimisme pasar terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi situasi yang ada.

Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa KPK telah resmi menerbitkan surat penyidikan terkait dugaan korupsi di BJB. Dalam konteks koordinasi antar aparat penegak hukum (APH), Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa KPK akan menjalin komunikasi dengan APH lain jika ditemukan adanya penanganan kasus serupa. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Langkah KPK ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk menindak tegas segala bentuk dugaan korupsi, terlepas dari skala dan sektor yang terlibat. Dengan adanya transparansi dan koordinasi yang baik antar APH, diharapkan proses hukum yang sedang berjalan dapat berjalan lancar dan berkeadilan. Publik pun diharapkan untuk tetap tenang dan percaya pada proses hukum yang sedang berlangsung.

Berikut poin-poin penting dari pernyataan Gubernur Jawa Barat dan Ketua KPK:

• Gubernur Jabar menghormati proses hukum KPK terkait dugaan korupsi di BJB.
• Gubernur Jabar mengapresiasi pengunduran diri Dirut BJB, menekankan ini sebagai keputusan personal.
• Gubernur Jabar berharap penyidikan KPK tidak mengganggu operasional dan regulasi BJB.
• Pasar saham merespon positif pengunduran diri Dirut BJB.
• KPK telah menerbitkan surat penyidikan dan akan berkoordinasi dengan APH lain jika diperlukan.