Percepatan Pembangunan IKN: Target Operasional Penuh 2028 di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait target ambisius untuk operasionalisasi IKN. Presiden Prabowo menginginkan agar IKN dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2028, sebuah target yang mendorong percepatan pembangunan di seluruh lini.

"Karena beliau (Prabowo) ingin, tahun 2028 benar-benar ibu kota kita mulai beroperasi," ujar Basuki usai menghadiri acara di Istana Merdeka, Jakarta. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Fokus pada Percepatan dan Pengembangan Ekosistem

Menindaklanjuti arahan Presiden, Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus digenjot. Penunjukannya sebagai Kepala Otorita IKN merupakan mandat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan secara bersamaan mempersiapkan ekosistem yang komprehensif untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan.

"Bahkan, perintah Bapak Presiden untuk dipercepat. Selalu dibilang, saya ditugaskan di sana utamanya untuk melanjutkan membangun, menyiapkan ekosistemnya Yudikatif, MK, MA, dan Judicial Commission," jelas Basuki. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya terfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan lembaga-lembaga negara yang akan beroperasi di IKN.

Persiapan Lembaga Legislatif dan Infrastruktur Pendukung

Selain lembaga yudikatif, persiapan juga dilakukan untuk memfasilitasi lembaga legislatif di IKN. "Kemudian untuk yang legislatif, DPR, MPR, DPD, dan kawasan-kawasannya, jalan-jalan dan dunianya," kata Basuki. Ini mencakup pembangunan gedung-gedung perkantoran, perumahan, serta infrastruktur transportasi dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan legislatif.

IKN Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memasukkan proyek IKN ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk periode 2025-2029. Keputusan ini semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dengan dimasukkannya IKN ke dalam PSN, diharapkan akan ada kemudahan dalam proses perizinan, pembebasan lahan, dan pendanaan proyek.

Implikasi dan Tantangan

Target operasional penuh IKN pada tahun 2028 merupakan sebuah tantangan besar. Diperlukan koordinasi yang kuat antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Selain itu, pembangunan IKN juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

Beberapa tantangan utama yang perlu diatasi antara lain:

• Pendanaan: Memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan IKN.
• Lahan: Menyelesaikan masalah pembebasan lahan dengan cara yang adil dan transparan.
• Infrastruktur: Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik.
• Sumber Daya Manusia: Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bekerja di IKN.
• Lingkungan: Memastikan pembangunan IKN berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan IKN dapat terwujud sebagai kota yang modern, cerdas, dan berkelanjutan, serta menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan.