Tunggakan Pembayaran Proyek LRT Jabodebek Capai Rp 2,1 Triliun, Adhi Karya Tunggu Kepastian Pemerintah

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Entus Asnawi Mukhson, mengungkapkan adanya tunggakan pembayaran dari pemerintah senilai Rp 2,1 triliun terkait proyek pembangunan LRT Jabodebek. Pengakuan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu, 5 Maret 2025. Meskipun LRT Jabodebek telah beroperasi melayani rute Cibubur-Cawang-Dukuh Atas dan Bekasi Timur sejak Agustus 2023, pembayaran atas pekerjaan konstruksi yang telah rampung masih belum terselesaikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi PT Adhi Karya yang telah menyelesaikan kewajibannya dalam proyek infrastruktur transportasi massal tersebut.

Entus Asnawi Mukhson menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggakan tersebut. Pihak Adhi Karya telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi dan mekanisme pembayaran yang tepat. Pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelunasan tunggakan yang jumlahnya cukup signifikan ini. Adhi Karya berharap agar pemerintah segera mencairkan pembayaran tersebut agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar dan komitmen terhadap proyek-proyek infrastruktur lainnya dapat terpenuhi. Besarnya nilai tunggakan yang mencapai Rp 2,1 triliun dari total anggaran proyek Rp 32,6 triliun, menunjukkan signifikansi masalah ini dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Proyek LRT Jabodebek sendiri memiliki total panjang jalur 41,2 kilometer dan terdiri dari dua jalur utama:

• Cibubur Line: Membentang sejauh 24,3 kilometer, melayani perjalanan dari Stasiun Harjamukti (Depok) menuju Stasiun Dukuh Atas, dan melewati 12 stasiun.
• Bekasi Line: Memiliki panjang 27,3 kilometer, menghubungkan Stasiun Jati Mulya (Kabupaten Bekasi) dengan Stasiun Dukuh Atas, dan melayani penumpang melalui 14 stasiun.

Pembangunan LRT Jabodebek yang semula dianggarkan Rp 29,9 triliun mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) menjadi Rp 32,6 triliun. Meskipun proyek ini telah selesai dan beroperasi, tunggakan pembayaran yang masih belum terselesaikan menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola keuangan proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Kejelasan mekanisme pembayaran dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya menjadi hal krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan kelancaran proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya di masa mendatang. Keterlambatan pembayaran ini berpotensi berdampak negatif pada kinerja keuangan PT Adhi Karya, dan perlu segera dicarikan solusi yang adil dan transparan bagi semua pihak.

Proses negosiasi antara PT Adhi Karya dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi tolok ukur bagi pengelolaan proyek-proyek infrastruktur kedepannya, guna memastikan kelancaran pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.