Dugaan Pengoplosan Beras: Desakan DPR untuk Penegakan Hukum dan Pengawasan Distribusi

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menginvestigasi dan menindak tegas praktik pengoplosan beras yang tengah menjadi sorotan publik. Desakan ini disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang diduga memperlihatkan aktivitas pengoplosan tersebut. Johan menekankan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah meluasnya praktik ilegal ini yang berpotensi merugikan konsumen dan menggoyahkan stabilitas pasar pangan nasional.

Lebih lanjut, Johan meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi beras di seluruh Indonesia. Pengawasan yang lebih ketat, menurutnya, krusial untuk mencegah praktik-praktik curang serupa dan memastikan beras yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Komisi IV DPR, tegas Johan, akan mengawal proses investigasi dan pengawasan ini untuk memastikan keadilan bagi konsumen dan penegakan hukum yang efektif.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara yang merugikan rakyat," ujar Johan dalam keterangannya. "Praktik pengoplosan ini bukan hanya bentuk kecurangan, tetapi juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan. Ini jelas sebuah tindakan yang tidak dapat ditoleransi." Dia menambahkan bahwa praktik pengoplosan juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional dan menghambat upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

Kasus dugaan pengoplosan beras ini, menurut Johan, juga ditemukan di Papua Barat, dimana modus operandi yang digunakan adalah mengganti beras Bulog dengan kemasan beras premium yang memiliki harga jual lebih tinggi. Hal ini, menurutnya, merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan harus segera dihentikan.

Selain mendesak penegakan hukum dan peningkatan pengawasan, Johan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi pangan. Ia mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi kecurangan yang ditemukan kepada pihak berwenang. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, menurutnya, sangat penting untuk menjaga integritas tata kelola pangan dan memastikan terwujudnya swasembada pangan nasional.

"Swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah," tegas Johan. "Ini tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan bahwa semua pihak menjaga integritas dan tidak ada oknum yang merusak upaya kita untuk mencapai kedaulatan pangan." Johan menekankan bahwa upaya bersama ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini mencakup:

• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam pengoplosan beras.
• Peningkatan transparansi dalam sistem distribusi pangan untuk mencegah praktik-praktik curang.
• Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan indikasi kecurangan dalam distribusi pangan.
• Penguatan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga integritas tata kelola pangan.

Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan praktik pengoplosan beras dapat ditekan dan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional dapat dipulihkan.