Pemerintah Libatkan Swasta untuk Kembangkan Infrastruktur Kereta Api

Dalam upaya mengoptimalkan pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah membuka peluang bagi investor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek strategis di sektor ini. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang secara efektif membatasi pendanaan sejumlah proyek infrastruktur transportasi.

Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa keterlibatan swasta akan dilakukan melalui skema creative financing atau alternatif pembiayaan. Langkah ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur kereta api tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah menyadari pentingnya pengembangan sektor transportasi kereta api untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran negara, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi solusi strategis untuk mewujudkan target tersebut," ujar Menhub dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Lebih lanjut, Menhub Budi Karya Sumadi menjabarkan beberapa contoh proyek yang terbuka bagi partisipasi swasta. Salah satu contohnya adalah proyek pengembangan angkutan umum berbasis skytrain yang telah terbukti efektif sebagai feeder MRT di Sentul dan LRT di Serpong. Model ini akan diaplikasikan pada proyek-proyek serupa di daerah lain dengan memperhatikan studi kelayakan dan kebutuhan masyarakat.

"Kami telah menginstruksikan kepada Dirjen Perkeretaapian untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan oleh pihak swasta tidak menggunakan APBN. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan kerjasama ini," tegas Menhub Budi Karya Sumadi. Pihak swasta yang berminat diundang untuk menyampaikan proposal proyek mereka, yang akan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah.

Selain proyek feeder, pemerintah juga membuka peluang investasi swasta untuk proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ini akan dikembangkan dengan model creative financing yang serupa dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah sukses dijalankan oleh PT KCIC. Opsi pembangunan kereta semi cepat ini merupakan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan kereta cepat, namun tetap mampu memberikan peningkatan signifikan dalam konektivitas antar kota.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan dukungan penuh kepada investor swasta yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, dan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, diharapkan kerjasama ini akan menghasilkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkeretaapian, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang handal dan efisien di seluruh Indonesia.

• Keunggulan skema creative financing: Skema ini memungkinkan pemerintah untuk fokus pada proyek-proyek prioritas lain yang memerlukan pendanaan APBN, sementara tetap mendorong pembangunan infrastruktur kereta api melalui kerjasama dengan sektor swasta.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerjasama dengan sektor swasta. Semua proyek akan dievaluasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
• Keterlibatan Swasta: Pemerintah secara aktif membuka kesempatan bagi perusahaan swasta nasional dan internasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur perkeretaapian.
• Pengembangan proyek: Proyek-proyek yang terbuka untuk investasi swasta mencakup pembangunan angkutan umum berbasis skytrain dan pengembangan jalur kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya.