KPK Luncurkan Indikator MCP 2025: Strategi Pencegahan Korupsi di Tingkat Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Langkah ini merupakan strategi kunci dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, mengesampingkan semata-mata penegakan hukum pasca terjadinya tindak pidana korupsi. MCP 2025 diharapkan menjadi pedoman komprehensif bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Peluncuran ini menekankan pentingnya membangun ekosistem pemerintahan yang sehat dan mendukung iklim investasi yang kondusif, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Setyo (nama lengkap dan jabatan perlu ditambahkan jika tersedia dalam berita asli) dalam peluncuran yang berlangsung di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Setyo memaparkan capaian MCP tahun 2024 yang mencapai angka 76, meningkat satu poin dari tahun sebelumnya. Namun, beberapa area masih memerlukan perhatian serius. Pengadaan barang dan jasa, misalnya, mencatat skor terendah dengan angka 68, menunjukkan disparitas yang signifikan dengan skor keseluruhan. Rendahnya skor ini menjadi fokus utama KPK dan menjadi perhatian khusus bagi kepala daerah, terutama bagi kepala daerah baru. Mereka didorong untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini penting untuk menjamin penggunaan anggaran negara secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Indeks MCP 2025 mencakup delapan area fokus utama yang saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan program pencegahan korupsi. Delapan area tersebut meliputi:

• Perencanaan dan Penganggaran
• Pengadaan Barang dan Jasa
• Pelayanan Publik
• Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
• Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
• Optimalisasi Pajak Daerah
• Perizinan (jika memang ada dalam berita asli)

Dengan cakupan yang komprehensif ini, MCP 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang integritas dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Peluncuran ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana; Direktur Korsup KPK Wilayah I-V; serta perwakilan dari 546 pemerintah daerah yang mengikuti acara secara daring. KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi MCP 2024 sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong semangat kompetisi positif antar daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

KPK berharap dengan adanya Indikator MCP 2025, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan berdampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi MCP 2025 membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.