Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya atas masifnya aktivitas pertambangan ilegal dan pembangunan tanpa izin yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan di provinsi tersebut. Pernyataan ini muncul seiring dengan tindakan penyegelan Eiger Camp di kawasan Gunung Tangkuban Parahu, yang diduga melakukan alih fungsi lahan secara ilegal.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/4/2025), Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya akan menggandeng pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menghitung kerugian negara akibat alih fungsi lahan, baik dari aspek finansial maupun kerusakan lingkungan. Hasil kajian ini akan menjadi dasar evaluasi perizinan bagi berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa permasalahan ini tidak hanya terbatas pada kasus Eiger Camp, tetapi juga melibatkan ratusan tambang liar yang beroperasi di seluruh wilayah Jawa Barat.

"Semua di Jawa Barat. Kan ini bukan hanya Eiger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang. Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan," tegas Dedi Mulyadi.

Menurutnya, kondisi gunung, aliran sungai, dan tata ruang pembangunan di Jawa Barat telah mencapai titik kritis. Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengatasi permasalahan ini dan mengembalikan keseimbangan lingkungan. Ia menyerahkan proses penegakan hukum terkait alih fungsi lahan kepada Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup, sambil fokus pada upaya meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.

Penyegelan Eiger Camp Picu Perhatian Lebih

Proyek wisata Eiger Camp di kaki Gunung Tangkuban Parahu telah resmi disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat karena dugaan pelanggaran lingkungan. Eiger Camp diduga membuka lahan di kawasan perkebunan teh yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VIII, tepatnya di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Supriyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jawa Barat, menjelaskan bahwa penyegelan ini dilakukan atas instruksi langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi. "Instruksi dari KDM jelas, hentikan kegiatan karena ini tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Apalagi ini bisa menimbulkan efek negatif, yakni bencana banjir dan longsor," ujarnya.

Dampak Lingkungan dan Kerugian Negara Mengintai

Masifnya aktivitas pertambangan ilegal dan alih fungsi lahan di Jawa Barat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, kegiatan ilegal ini juga menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari sektor pertambangan dan pajak.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Jumlah Tambang Liar: Lebih dari 200 tambang ilegal beroperasi di Jawa Barat.
• Kerugian Negara: Alih fungsi lahan menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan lingkungan.
• Peran IPB: Pakar IPB akan dilibatkan untuk menghitung kerugian negara.
• Penegakan Hukum: Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas penegakan hukum.
• Penyegelan Eiger Camp: Proyek wisata Eiger Camp disegel karena dugaan pelanggaran lingkungan.

Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku pertambangan ilegal dan alih fungsi lahan. Selain penegakan hukum, pemerintah daerah juga akan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain:

• Evaluasi Perizinan: Melakukan evaluasi terhadap perizinan berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat.
• Pengawasan Intensif: Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan pembangunan.
• Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.