Gelombang Tarif AS Ancam Perekonomian Indonesia: Resesi 2025 di Depan Mata?

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, yang mencapai 32 persen, memicu kekhawatiran serius akan terjadinya resesi ekonomi di Tanah Air pada kuartal IV tahun 2025. Proyeksi suram ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang memperingatkan dampak signifikan yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut.

"Kenaikan tarif ini berpotensi mendorong Indonesia ke jurang resesi ekonomi pada kuartal terakhir 2025," tegas Bhima. Dampak yang diperkirakan tidak hanya terbatas pada penurunan kuantitas ekspor Indonesia ke AS, tetapi juga berpotensi merambat dan mempengaruhi volume ekspor ke negara-negara lain. Hal ini dikarenakan penurunan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Sektor Otomotif dan Elektronik Terancam

Sektor otomotif dan elektronik Indonesia diperkirakan menjadi yang paling rentan terhadap kebijakan tarif baru ini. Kenaikan harga jual kendaraan bermotor di AS akibat tarif yang lebih tinggi akan menekan permintaan konsumen. Mengingat keterkaitan erat antara ekonomi Indonesia dan AS, dengan setiap penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi AS berpotensi menyeret turun ekonomi Indonesia sebesar 0,08 persen, dampaknya bisa sangat terasa.

"Produsen otomotif Indonesia tidak memiliki fleksibilitas untuk dengan mudah mengalihkan fokus ke pasar domestik, mengingat perbedaan spesifikasi produk yang diekspor. Konsekuensinya bisa berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kapasitas produksi di seluruh industri otomotif nasional," papar Bhima.

Industri Padat Karya dalam Tekanan

Selain otomotif dan elektronik, industri padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil juga berpotensi mengalami penurunan akibat berkurangnya pesanan dari merek-merek global asal AS yang memiliki pangsa pasar signifikan di Indonesia. Tarif yang lebih tinggi akan memaksa mereka untuk mengurangi volume pemesanan ke pabrik-pabrik di Indonesia.

Pada saat yang sama, pasar domestik Indonesia juga berpotensi dibanjiri oleh produk-produk dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan China, yang melihat Indonesia sebagai pasar alternatif.

Solusi Mitigasi: Regulasi, Infrastruktur, dan SDM

Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS, Bhima menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk secara aktif mengejar peluang relokasi pabrik. Hal ini dapat dicapai dengan:

• Regulasi yang konsisten: Menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi.
• Efisiensi perizinan: Memangkas birokrasi dan mempercepat proses perizinan investasi.
• Infrastruktur pendukung: Memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai di kawasan industri.
• Energi terbarukan: Menyediakan sumber energi terbarukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik industri.
• Kesiapan SDM: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dampak Regional

Pengumuman kenaikan tarif oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4) lalu, yang menargetkan berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan tarif 32 persen, menimbulkan kekhawatiran global. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (24 persen), Kamboja (49 persen), Vietnam (46 persen), dan Thailand (36 persen).

Kebijakan tarif resiprokal AS ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia. Mitigasi yang tepat dan respons strategis dari pemerintah sangat krusial untuk menghindari resesi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.