DPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Tarif Balasan AS Terhadap Indonesia

Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan perhitungan komprehensif dan menyusun strategi mitigasi yang efektif dalam menghadapi kebijakan tarif balasan yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini, yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk ekspor Indonesia ke AS, berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam keterangan tertulisnya, menekankan perlunya konsolidasi menyeluruh antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Konsolidasi ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tantangan perdagangan global yang semakin kompleks.

"Kebijakan tarif perdagangan baru di era Trump 2.0 ini memiliki dampak signifikan pada ekspor Indonesia ke AS. Pemerintah harus segera melakukan konsolidasi menyeluruh dengan para stakeholder untuk menghadapinya," ujar Misbakhun.

Dampak dan Perbandingan Tarif di ASEAN

Kebijakan tarif balasan AS ini merupakan bagian dari strategi perdagangan baru yang diklaim sebagai "Hari Pembebasan". Indonesia termasuk dalam daftar lebih dari 180 negara dan wilayah yang terkena dampak kebijakan ini. Besaran tarif yang dikenakan kepada Indonesia, yaitu 32%, tergolong relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berikut adalah perbandingan tarif yang dikenakan kepada beberapa negara di kawasan:

• Malaysia: 24%
• Filipina: 17%
• Singapura: 10%

Beberapa negara lain di Asia Tenggara bahkan menghadapi tekanan tarif yang lebih besar, seperti Vietnam (46%) dan Thailand (36%). Tarif yang dikenakan kepada Indonesia hanya terpaut 2% dari tarif yang dikenakan kepada China (34%).

Rekomendasi DPR kepada Pemerintah

DPR mendesak pemerintah untuk melakukan analisis mendalam terkait implikasi kebijakan tarif AS terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk:

• Sektor ekspor unggulan Indonesia
• Neraca perdagangan
• Investasi
• Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan

Pemerintah juga diminta untuk menjalin komunikasi intensif dengan AS guna mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk Indonesia menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah juga harus terus berupaya meningkatkan efisiensi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, dan mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terukur, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan tarif balasan AS dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.