Kontroversi Usulan Pemeriksaan Medsos Pemohon Green Card AS: Ancaman Kebebasan Berpendapat?

Usulan kontroversial dari pemerintah Amerika Serikat untuk memeriksa akun media sosial (medsos) para pemohon green card telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berpendapat, privasi, dan potensi diskriminasi. Kebijakan yang diusulkan ini tidak hanya menyasar pemohon yang berada di luar AS, tetapi juga mereka yang telah lama tinggal dan bekerja di Negeri Paman Sam.

Rincian Usulan Kebijakan

Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) mengklaim bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari perintah eksekutif yang bertujuan untuk melindungi negara dari teroris asing dan ancaman keamanan nasional. USCIS berpendapat bahwa pengumpulan nama pengguna medsos dan nama platform medsos terkait para pelamar visa diperlukan untuk memverifikasi identitas, melakukan penyaringan keamanan nasional dan keselamatan publik, serta pemeriksaan terkait.

Namun, kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini melampaui batas dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Mereka khawatir bahwa pemerintah dapat menggunakan informasi medsos untuk menargetkan individu berdasarkan pandangan politik, agama, atau etnis mereka.

Reaksi dan Kekhawatiran

Kebijakan ini telah menuai kecaman luas dari kelompok hak-hak sipil dan advokasi. Robert McCaw, Direktur urusan pemerintahan di Council on American-Islamic Relations, menyatakan keprihatinannya bahwa kebijakan ini akan berdampak tidak proporsional pada pemohon green card Muslim dan Arab yang menyuarakan dukungan untuk hak asasi manusia Palestina. Ia berpendapat bahwa pengumpulan pengenal media sosial adalah cara untuk membungkam kebebasan berbicara yang sah.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah bahwa orang-orang akan terus dipantau aktivitasnya di media sosial, bahkan setelah mereka menjadi warga negara AS. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan potensi penyalahgunaan data oleh pemerintah.

Dampak yang Luas

Diperkirakan sekitar 3,5 juta orang per tahun akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Banyak dari mereka telah tinggal di AS selama bertahun-tahun dan berkontribusi pada masyarakat. Kebijakan ini dapat menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian, yang menghambat integrasi imigran dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sipil.

Respons Publik

USCIS telah meminta masukan dari publik tentang proposal kebijakan ini. Kolom komentar publik telah dibanjiri dengan reaksi beragam. Beberapa mendukung kebijakan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pelanggaran kebebasan berbicara dan privasi.

Salah satu komentar anonim menyatakan, "AS sekarang sedang menuju ke arah otoriter." Komentar lain menyebut kebijakan ini sebagai "pelanggaran terhadap Amandemen Pertama."

Dari 143 komentar yang masuk, 29 di antaranya menganggap kebijakan ini sebagai pelanggaran kebebasan berbicara. Kelompok hak-hak sipil juga menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan berdampak secara tidak proporsional pada kritik terhadap Israel dan penanganan konflik oleh pemerintah AS.

Masa Depan Kebijakan

USCIS masih mengumpulkan umpan balik dari masyarakat terkait proposal ini hingga awal Mei 2025. Belum jelas apakah kebijakan ini akan diimplementasikan sebagaimana adanya, diubah, atau dibatalkan sepenuhnya. Namun, perdebatan yang terjadi menunjukkan pentingnya menyeimbangkan keamanan nasional dengan hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat.

Kebijakan ini berpotensi mengubah lanskap imigrasi di AS secara signifikan dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut.