Industri Perhotelan Jawa Barat Merana: PHRI Desak Pencabutan Larangan Study Tour Guna Dongkrak Okupansi

Kinerja sektor perhotelan di Jawa Barat tengah menghadapi tantangan serius. Tingkat hunian (okupansi) hotel yang rendah menjadi persoalan yang mendesak untuk segera diatasi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mengidentifikasi bahwa salah satu faktor utama penyebab lesunya bisnis perhotelan ini adalah larangan penyelenggaraan study tour yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan pelarangan study tour. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap industri pariwisata dan perhotelan di Jawa Barat. Dodi berpendapat bahwa daripada melarang sepenuhnya kegiatan study tour, pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan mekanisme dan pengawasan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan peserta.

Dampak Larangan Study Tour Terhadap Okupansi Hotel

Data menunjukkan bahwa tingkat okupansi hotel di Jawa Barat mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Selama bulan Ramadan 2025, okupansi hotel hanya mencapai sekitar 20%. Angka ini meningkat menjadi 40% menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan mencapai puncaknya pada 80% saat libur Lebaran. Namun, PHRI memprediksi bahwa setelah periode libur Lebaran, tingkat okupansi akan kembali menurun drastis ke kisaran 20-30%. Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah tidak adanya kegiatan study tour.

Sebelum adanya larangan, Jawa Barat merupakan destinasi favorit bagi sekolah-sekolah dari berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Namun, kini sekolah-sekolah tersebut enggan mengirimkan siswanya ke Jawa Barat karena adanya pembatasan. Bahkan, sekolah-sekolah di Jawa Barat pun ikut terimbas dan membatalkan rencana study tour ke daerah lain sebagai bentuk solidaritas.

Efek Domino Larangan Study Tour

Larangan study tour tidak hanya berdampak pada hotel, tetapi juga merembet ke sektor lain, seperti restoran dan usaha kecil menengah (UKM). Hotel-hotel kelas melati dan wisma yang biasanya menjadi pilihan akomodasi bagi rombongan study tour kehilangan potensi pendapatan yang signifikan. Restoran-restoran yang sering menjadi tempat makan siang atau makan malam bagi peserta study tour juga mengalami penurunan omzet.

Dodi mencontohkan, jika sebuah rombongan study tour dengan empat bus yang masing-masing berisi 40 siswa berhenti untuk makan di sebuah restoran di Ciamis, maka restoran tersebut akan mendapatkan pemasukan sekitar Rp 3.200.000 (160 siswa x Rp 20.000 per siswa). Belum lagi dampak pada sopir bus pariwisata yang kehilangan pekerjaan akibat tidak adanya permintaan study tour.

Desakan PHRI dan Harapan akan Perubahan Kebijakan

PHRI Jawa Barat mendesak pemerintah daerah untuk mencabut larangan study tour dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Dodi berharap agar pemerintah daerah dapat mengikuti arahan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang tidak melarang kegiatan study tour. Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat membuat regulasi yang lebih fleksibel dan transparan terkait study tour, sehingga sekolah-sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan biaya yang lebih terjangkau dan aman.

PHRI percaya bahwa dengan adanya perubahan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan study tour, industri perhotelan dan pariwisata di Jawa Barat dapat kembali bergairah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.