Indonesia Bereaksi Keras atas Tarif Impor Balasan AS: Pemerintah Siapkan Strategi Mitigasi

Pemerintah Indonesia menyatakan kekecewaan mendalam dan tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak pengenaan tarif balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan yang diumumkan pada 2 April 2025 oleh pemerintahan Presiden Donald Trump ini, mengenakan tarif sebesar 32% di atas tarif dasar 10% yang sebelumnya diberlakukan AS secara umum.

Tarif baru ini, yang efektif mulai 9 April 2025, dikhawatirkan akan menggerus daya saing ekspor Indonesia di pasar AS. Beberapa sektor yang diperkirakan paling terpukul meliputi:

• Elektronik
• Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
• Alas Kaki
• Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil)
• Karet
• Furnitur
• Produk Perikanan (Udang dan lainnya)

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan perhitungan cermat untuk mengukur dampak tarif ini terhadap berbagai sektor dan perekonomian secara luas. "Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Prioritas Stabilisasi Ekonomi dan Diplomasi Intensif

Dalam menghadapi gejolak pasar keuangan global yang dipicu oleh kebijakan tarif AS, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN). Koordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI) terus dilakukan untuk memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga likuiditas valuta asing (valas). Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan penerapan tarif balasan oleh AS sejak awal tahun ini. Berbagai strategi dan langkah telah disiapkan, termasuk upaya negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi intensif untuk menghadapi situasi ini.

"Pemerintah Indonesia akan terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung," kata Susiwijono.

Menjawab Tantangan dan Mendorong Reformasi Struktural

Sebagai bagian dari upaya negosiasi, Indonesia telah menyiapkan respons terhadap isu-isu yang diangkat oleh Pemerintah AS, khususnya yang tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah-langkah strategis dan melakukan perbaikan struktural, termasuk deregulasi, penyederhanaan, dan penghapusan regulasi yang menghambat, terutama terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).

Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan strategis lainnya juga akan ditempuh untuk memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Solidaritas ASEAN dan Langkah Bersama

Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia, yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN, untuk mengambil langkah bersama. Pengenaan tarif oleh AS berdampak pada seluruh 10 negara anggota ASEAN, sehingga respons kolektif dianggap penting untuk meminimalkan dampak negatif.

Dengan kombinasi diplomasi intensif, stabilisasi ekonomi, dan reformasi struktural, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memitigasi dampak negatif dari tarif balasan AS dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.