Kebijakan Tarif 'Timbal Balik' Trump Guncang Perdagangan Global: Indonesia dan Negara Lain Terdampak

Kebijakan perdagangan global kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu, Donald Trump, mengumumkan implementasi tarif baru yang bersifat 'timbal balik' terhadap barang-barang impor yang masuk ke AS. Langkah kontroversial ini, yang diklaim Trump sebagai "deklarasi kemerdekaan ekonomi", menuai kecaman sekaligus pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia.

Dalam pengumumannya yang disiarkan oleh BBC pada tanggal 3 April 2025, Trump memaparkan bagan berjudul 'Tarif Timbal Balik' yang merinci daftar negara, tarif yang dikenakan negara-negara tersebut terhadap barang-barang AS, dan tarif balasan yang akan dikenakan AS. Sontak, kebijakan ini memicu kekhawatiran akan perang dagang yang lebih luas dan dampaknya terhadap rantai pasok global.

Detail Kebijakan dan Negara yang Terdampak

Bagan yang dipamerkan Trump menunjukkan tarif 10% untuk impor dari Inggris dan 20% untuk impor dari Uni Eropa. Yang menarik perhatian, Indonesia juga masuk dalam daftar tersebut. Trump menuding Indonesia mengenakan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari AS, dan sebagai balasan, AS akan mengenakan tarif 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di AS. Trump membela kebijakannya dengan retoris, "Mereka mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?"

Selain Indonesia, beberapa negara dan wilayah lain juga terkena dampak signifikan dari kebijakan tarif 'timbal balik' ini:

• China dan Uni Eropa: Trump secara spesifik menuding kedua entitas ini telah "menipu" AS dalam perdagangan.
• Korea Selatan dan Jepang: Trump menyoroti rendahnya pangsa pasar mobil buatan AS di kedua negara tersebut, yang kemudian menjadi justifikasi pengenaan tarif 25% untuk semua mobil buatan luar negeri.
• Australia (Wilayah Sub-Antartika): Wilayah yang tidak berpenghuni ini dikenai tarif 10% atas semua ekspornya ke AS, meskipun hanya dihuni oleh satwa liar seperti anjing laut dan penguin.
• Myanmar: Negara yang baru saja dilanda gempa dahsyat ini harus menghadapi tarif baru sebesar 44% untuk ekspor ke AS.
• Kepulauan Falkland: Wilayah sengketa antara Inggris dan Argentina ini terkena tarif sebesar 41% atas ekspor ke AS.

Jadwal Implementasi Tarif

Kebijakan tarif ini diberlakukan secara bertahap:

• 3 April 2025 (00.00 EST / 13.00 WIB): Tarif 25% untuk semua mobil buatan luar negeri.
• 5 April 2025 (12.01 EST / 13.01 WIB): Tarif dasar 10% untuk semua negara.
• 9 April 2025 (12.01 EST / 13.01 WIB): Tarif timbal balik yang lebih tinggi.

Kritik Terhadap Kebijakan Nontarif Indonesia

Selain tarif, Trump juga menyoroti kebijakan nontarif yang diterapkan Indonesia, termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai sektor, kesulitan dalam perizinan impor, dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri untuk transaksi senilai USD 250.000 atau lebih.

Dampak dan Reaksi

Kebijakan tarif 'timbal balik' Trump ini memicu berbagai reaksi keras dari pelaku bisnis dan pemerintah di seluruh dunia. Banyak pihak khawatir bahwa kebijakan ini akan mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi, dan pada akhirnya merugikan konsumen. Negara-negara yang terkena dampak tarif kemungkinan akan melakukan tindakan balasan, yang dapat memicu perang dagang yang lebih luas dan merugikan ekonomi global.

Bagi Indonesia, pengenaan tarif 32% terhadap barang-barang ekspor ke AS dapat berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif ini, termasuk mencari pasar ekspor alternatif, meningkatkan daya saing produk, dan melakukan diplomasi dengan pemerintah AS.

Kebijakan tarif 'timbal balik' Trump ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga stabilitas dan keterbukaan sistem perdagangan global. Kerja sama internasional dan dialog konstruktif diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan menghindari perang dagang yang merugikan semua pihak.