Malfungsi Sistem Peringatan Dini Banjir Jakarta: Ancaman Nyata bagi Keselamatan Warga

Laporan kerusakan sistem peringatan dini banjir di wilayah Pengadegan, Jakarta Selatan, menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan warga ibukota. Anggota Komisi C DPRD Jakarta, August Hamonangan, membenarkan adanya laporan tersebut, yang diterima saat ketinggian air di Bendungan Katulampa menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini diperparah oleh pengakuan warga setempat yang menyatakan ketidakberfungsian sistem peringatan dini tersebut. Ketiadaan peringatan dini ini, menurut mereka, membuat warga hanya mengandalkan informasi dari Ketua RT setempat untuk mengantisipasi potensi bencana banjir.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengecam keras potensi bahaya yang ditimbulkan oleh malfungsi sistem tersebut. Ia menekankan betapa krusialnya peran sistem peringatan dini dalam menyelamatkan nyawa warga Jakarta, terutama mengingat musim hujan dan potensi banjir yang masih tinggi. Lubis mendesak dinas terkait untuk segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh sistem peringatan dini banjir di Jakarta dan melakukan perbaikan segera pada perangkat yang rusak atau tidak berfungsi. Penundaan perbaikan, menurutnya, merupakan bentuk kelalaian yang dapat berujung pada kerugian besar, bahkan hilangnya nyawa.

Kronologi dan Dampak Kerusakan:

• Laporan awal mengenai kerusakan sistem peringatan dini di Pengadegan diterima pada awal Maret 2025. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pengeras suara yang seharusnya memberikan peringatan dini kepada warga tidak berfungsi saat ketinggian air di Bendungan Katulampa meningkat.
• Warga setempat mengkonfirmasi ketidakberfungsian sistem peringatan dini ini dan mengakui bahwa mereka hanya mengandalkan informasi dari Ketua RT setempat untuk mengantisipasi potensi banjir.
• Salah satu warga, Kartini, menceritakan pengalamannya pada tahun 2020, di mana sistem peringatan dini masih berfungsi dengan baik dan membantu warga untuk melakukan evakuasi tepat waktu.
• Ketidakberfungsian sistem ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya kejadian serupa, di mana warga tidak mendapat peringatan dini yang memadai sebelum terjadinya banjir.

Tanggapan dan Tuntutan:

• August Hamonangan, selain mengkonfirmasi laporan kerusakan, juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan semua sistem peringatan dini banjir berfungsi dengan optimal dan terpelihara dengan baik.
• Ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir di seluruh wilayah Jakarta untuk meminimalisir potensi risiko banjir.
• Ali Lubis, selain menuntut pengecekan dan perbaikan segera, juga menekankan pentingnya keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam penanganan masalah ini.

Kesimpulannya, kasus ini menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan dan perawatan infrastruktur penanggulangan bencana, khususnya sistem peringatan dini banjir. Kegagalan dalam hal ini dapat berdampak fatal pada keselamatan jiwa dan harta benda warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan operasional sistem peringatan dini yang efektif dan handal untuk melindungi warga Jakarta dari ancaman banjir.