Krisis Politik Korea Selatan Memuncak: MK Sahkan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Akibat Kontroversi Darurat Militer

Korea Selatan dilanda krisis politik mendalam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Jumat, 4 April 2025. Keputusan bersejarah ini secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya, mengakhiri masa kepresidenannya yang diwarnai kontroversi, terutama terkait pemberlakuan darurat militer yang memicu gejolak politik dan sosial.

Putusan yang disiarkan langsung di televisi nasional ini dibacakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MK, Moon Hyung-bae, dan berlaku efektif sejak saat itu. Implikasinya sangat besar, memaksa Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden luar biasa dalam waktu 60 hari ke depan. Proses ini akan menjadi ujian bagi stabilitas politik negara dan arah kebijakan masa depan.

Latar Belakang Pemakzulan

Pemakzulan Yoon Suk Yeol bermula dari langkah Majelis Nasional yang didominasi oleh partai oposisi pada pertengahan Desember 2024. Yoon dituduh melanggar konstitusi dan hukum dengan mendeklarasikan keadaan darurat militer pada tanggal 3 Desember. Tindakan ini termasuk pengerahan pasukan militer ke kompleks Majelis Nasional, yang secara luas dianggap sebagai upaya untuk membungkam oposisi yang berusaha menggagalkan keputusannya. Selain itu, perintah penangkapan terhadap sejumlah politisi menambah panasnya situasi politik.

Presiden Yoon sendiri telah membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, berdalih bahwa tindakan yang diambilnya semata-mata demi menjaga stabilitas nasional. Namun, argumen ini tidak mampu meredam gelombang protes dan kecaman yang terus membesar.

Proses Hukum yang Panjang

Proses pemakzulan ini telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan, melalui serangkaian perdebatan sengit dan sidang yang melelahkan. Setelah Majelis Nasional menyetujui pemakzulan, status Yoon sebagai presiden hanya diskors, menunggu keputusan final dari Mahkamah Konstitusi. Selama masa penangguhan, Yoon diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan di hadapan para hakim MK.

Akhirnya, MK mencapai kata sepakat, dengan seluruh hakim yang terlibat menyetujui untuk menguatkan pemakzulan tersebut. "Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol," tegas Pelaksana Tugas Ketua Hakim Moon Hyung-bae.

Dampak dan Konsekuensi

Keputusan MK ini menandai babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan. Pemakzulan presiden yang sedang menjabat adalah peristiwa langka yang dapat memicu ketidakpastian dan polarisasi dalam masyarakat. Pemilihan presiden yang akan datang akan menjadi momen krusial bagi bangsa Korea untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan situasi ini:

• Pemakzulan Presiden: Yoon Suk Yeol secara resmi dicopot dari jabatannya.
• Pemilihan Presiden Dadakan: Korea Selatan harus mengadakan pemilihan presiden baru dalam 60 hari.
• Tuduhan Pelanggaran Konstitusi: Yoon dituduh menyalahgunakan kekuasaan dengan memberlakukan darurat militer.
• Polarisasi Politik: Keputusan ini kemungkinan akan memperdalam perpecahan politik di Korea Selatan.
• Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakstabilan politik dapat berdampak negatif pada perekonomian negara.

Masyarakat Korea Selatan kini menanti dengan cemas perkembangan politik selanjutnya, berharap agar proses transisi kekuasaan dapat berjalan dengan lancar dan damai.