Penyelidikan Donasi Rp 142 Juta dari Kelompok Diduga Terafiliasi Partai Komunis China di Filipina

Pemerintah Filipina tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait donasi senilai 500.000 peso Filipina (sekitar Rp 142 juta) yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang diduga berafiliasi dengan Partai Komunis China. Donasi tersebut, yang diklaim sebagai 'beasiswa pengentasan kemiskinan', telah menimbulkan kecurigaan dan memicu penyelidikan menyeluruh atas motif di baliknya. Penyelidikan ini dilatarbelakangi oleh penangkapan empat warga negara China pada bulan Januari lalu atas tuduhan spionase. Keempat individu tersebut diduga memimpin kelompok-kelompok sipil yang beroperasi di bawah naungan jaringan pengaruh asing Partai Komunis China. Bukti berupa foto, video, dan unggahan media sosial menunjukkan donasi tersebut telah diberikan kepada Wali Kota Tarlac. Selain dana tersebut, kelompok ini juga memberikan sepuluh sepeda motor kepada kepolisian Manila dan sepuluh kendaraan patroli kepada polisi dan otoritas Tarlac.

Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Filipina, Claire Castro, menekankan bahwa penerimaan donasi bukanlah hal yang ilegal selama dilakukan secara transparan dan dengan itikad baik. Namun, adanya dugaan motif tersembunyi di balik donasi tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan investigasi yang komprehensif. "Tidak ada yang salah dengan menerima donasi jika dilakukan dengan itikad baik. Namun, jika terdapat motif tersembunyi di balik pemberian ini, maka kami perlu menyelidikinya," tegas Castro dalam sebuah konferensi pers. Lebih lanjut, Castro juga menambahkan pentingnya identifikasi pejabat lokal yang menerima donasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, terutama jika pejabat tersebut telah dimanfaatkan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pemerintah Filipina berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi asing, terutama yang berpotensi terkait dengan kepentingan politik atau kegiatan yang merugikan negara.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri China telah mengeluarkan bantahan resmi, menyatakan bahwa Pemerintah China tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Kementerian tersebut menegaskan bahwa China mengharuskan warganya untuk mematuhi hukum setempat dan menekankan bahwa kelompok-kelompok sipil yang dibentuk secara spontan oleh warga negara China tidak memiliki afiliasi dengan Pemerintah China. Pernyataan ini disampaikan kepada Reuters sebagai tanggapan atas tuduhan yang berkembang. Namun, penangkapan sedikitnya delapan tersangka mata-mata asal China dalam beberapa pekan terakhir, termasuk empat orang yang terlibat dalam kasus donasi ini, semakin meningkatkan ketegangan antara Filipina dan China. Ketegangan ini semakin diperparah oleh serangkaian konflik yang telah terjadi sebelumnya terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Filipina saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur campur tangan asing. Namun, pemerintah sedang dalam proses penyusunan regulasi terkait hal tersebut. Berdasarkan pedoman yang berlaku saat ini, lembaga pemerintah diizinkan menerima donasi, tetapi sumbangan dari pihak asing harus mendapatkan persetujuan langsung dari presiden. Kasus donasi misterius ini telah menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan komprehensif untuk mengatur penerimaan donasi dari sumber asing guna mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga kedaulatan nasional.

Penyelidikan ini terus berlanjut, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau secara ketat oleh pemerintah Filipina dan masyarakat internasional. Hasil penyelidikan diharapkan dapat mengungkap motif sebenarnya di balik donasi tersebut dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur penerimaan donasi asing di Filipina.