Pemerintah Respons Cepat Potensi Dampak Tarif Impor AS

Pemerintah Indonesia menunjukkan respons cepat terhadap potensi dampak penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat, yang diperkirakan mencapai 32 persen. Langkah antisipatif ini diwujudkan melalui serangkaian koordinasi dan komunikasi intensif antar kementerian dan lembaga terkait.

Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi

Pada tanggal 2 April 2025, sebuah rapat koordinasi virtual (zoom meeting) melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Luar Negeri Soegiono, dan Sekretaris Menteri Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh AS. Sayangnya, detail hasil rapat tersebut belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Komunikasi dengan ASEAN

Sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak, Indonesia menjalin komunikasi dengan Malaysia, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN. Mengingat kebijakan tarif AS berpotensi mempengaruhi seluruh negara anggota ASEAN, koordinasi dengan Malaysia dianggap penting untuk mengambil langkah bersama dalam merespons kebijakan tersebut. Malaysia sendiri menyerukan kehati-hatian dan mengedepankan prinsip sentralitas ASEAN dalam menyikapi isu ini.

Reaksi Negara ASEAN Lainnya

Selain Malaysia, Thailand juga mengambil sikap hati-hati dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Pemerintah Thailand berencana untuk melakukan negosiasi dengan AS guna melindungi kepentingan ekonomi negara tersebut.

Dorongan dari Pengusaha dan Ekonom

Kalangan pengusaha dan ekonom mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas dan strategis dalam mengantisipasi dampak tarif impor AS. Ekonom INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, menekankan pentingnya negosiasi perdagangan dengan AS untuk meminimalkan dampak negatif bagi produk ekspor Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mendorong perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, masih melihat adanya peluang negosiasi dengan AS.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyoroti potensi dampak kebijakan tarif terhadap daya saing industri dalam negeri dan produk ekspor nasional. Apindo merekomendasikan revitalisasi industri padat karya, deregulasi, dan reformasi kebijakan yang adaptif untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Apindo juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi eksportir Indonesia yang terdampak.

Langkah Strategis Pemerintah

Pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing produk ekspor Indonesia di tengah kebijakan tarif impor AS. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

• Koordinasi dan komunikasi intensif antar kementerian dan lembaga
• Komunikasi dengan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia sebagai ketua
• Evaluasi dan penyusunan langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia
• Mendukung revitalisasi industri padat karya dan melakukan deregulasi
• Mendorong reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri
• Menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan dan perwakilan pemerintah AS

Dengan serangkaian langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil.