Strategi Prabowo Hadapi Tarif AS: Ekspansi Pasar, Hilirisasi, dan Penguatan Ekonomi Domestik

Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk merespons potensi dampak kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkapkan tiga fokus utama yang menjadi andalan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global ini.

1. Diversifikasi Kemitraan Dagang: Meluaskan Jangkauan ke Pasar Global

Langkah pertama dan terpenting adalah memperluas jaringan kemitraan dagang Indonesia. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan mengajukan keanggotaan dalam forum BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) di awal masa pemerintahan Prabowo. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional. BRICS, yang menguasai sekitar 40% perdagangan global, menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia aktif dalam berbagai perjanjian dagang multilateral, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP mencakup sekitar 27% perdagangan global dan memberikan akses preferensial ke pasar-pasar utama di kawasan Asia Pasifik. Aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA. Indonesia juga menjalin perjanjian dagang bilateral dengan sejumlah negara seperti Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Chile. Diversifikasi ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi gejolak perdagangan global.

2. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA): Meningkatkan Nilai Tambah dan Kemandirian Ekonomi

Pemerintah Prabowo menjadikan hilirisasi SDA sebagai prioritas utama. Keberhasilan hilirisasi nikel menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan nilai ekspor secara signifikan. Pada tahun 2022, nilai ekspor nikel dan produk turunannya melonjak menjadi USD 34,3 miliar, dibandingkan dengan USD 3,7 miliar pada tahun 2014 sebelum implementasi kebijakan hilirisasi secara masif.

Untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini bertugas mendanai dan mengelola proyek-proyek hilirisasi di sektor-sektor kunci seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Penguatan Ekonomi Domestik: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Strategi ketiga yang tak kalah penting adalah memperkuat resiliensi konsumen dalam negeri. Pemerintah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Program ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Selain itu, pemerintah juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. KDMP diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik secara keseluruhan.

Dengan kombinasi strategi diversifikasi pasar, hilirisasi SDA, dan penguatan ekonomi domestik, pemerintah Prabowo optimistis bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk dampak dari kebijakan tarif baru AS, dengan lebih percaya diri dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.