Gelombang Penolakan Internal: Senator Republik Ajukan RUU untuk Batasi Kewenangan Tarif Presiden Trump

Senator Republik Berupaya Kendalikan Kebijakan Tarif Trump

Washington D.C. – Di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang potensi dampak ekonomi dari kebijakan tarif Presiden Donald Trump, Senator Republik Chuck Grassley dari Iowa telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang signifikan, menantang kewenangan eksekutif dalam bidang perdagangan. "Trade Review Act of 2025" ini dirancang untuk mengembalikan peran pengawasan Kongres atas tarif baru yang diberlakukan oleh presiden.

RUU tersebut, yang didukung oleh Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington, menetapkan mekanisme yang jelas untuk persetujuan tarif baru. Di bawah ketentuan RUU, setiap tarif baru yang diberlakukan oleh presiden harus disetujui oleh Kongres dalam waktu 60 hari. Jika tidak, tarif tersebut akan secara otomatis diblokir.

Langkah ini muncul sebagai respons terhadap pengumuman terbaru Presiden Trump tentang tarif luas pada berbagai barang impor, yang memicu kekhawatiran di kalangan bisnis dan ekonom tentang potensi dampaknya terhadap rantai pasokan, harga konsumen, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Langkah Senator Grassley ini menjadi sinyal potensi perpecahan di internal partai republik.

Kekhawatiran Ekonomi dan Dampak Regional

Senator Grassley, yang mewakili negara bagian Iowa yang sangat bergantung pada perdagangan pertanian global, menyatakan keprihatinannya tentang dampak tarif terhadap petani dan eksportir Amerika. "Iowa sangat bergantung pada pasar global untuk produk pertaniannya," kata Grassley. "Tarif yang tidak dipikirkan dengan matang dapat merusak mata pencaharian petani dan membahayakan daya saing kita di pasar dunia."

Beberapa anggota Partai Republik lainnya juga telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pendekatan tarif Trump. Senator Jerry Moran dari Kansas menyatakan preferensinya untuk tarif yang "lebih terarah" yang menargetkan negara-negara yang terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil.

Senator James Lankford dari Oklahoma menyatakan keterkejutannya atas tarif 17% yang dikenakan pada Israel, meminta klarifikasi dari Perwakilan Dagang AS tentang alasan perbedaan tarif dengan negara lain. Sementara itu, Senator Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Rand Paul dari Kentucky, dan Mitch McConnell dari Kentucky memberikan suara untuk resolusi yang menentang tarif Trump atas barang-barang Kanada.

Daftar Senator yang Menentang Kebijakan Tarif Trump:

  • Chuck Grassley (Iowa)
  • Maria Cantwell (Washington)
  • Jerry Moran (Kansas)
  • James Lankford (Oklahoma)
  • Susan Collins (Maine)
  • Lisa Murkowski (Alaska)
  • Rand Paul (Kentucky)
  • Mitch McConnell (Kentucky)

Perdebatan Konstitusional dan Otoritas Kongres

Grassley berpendapat bahwa RUU-nya sejalan dengan Konstitusi AS, yang memberikan kewenangan kepada Kongres atas masalah perdagangan. Dia mencatat bahwa badan legislatif telah secara bertahap menyerahkan kekuasaan tersebut kepada cabang eksekutif selama bertahun-tahun, dan RUU-nya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan.

"Konstitusi secara eksplisit memberikan Kongres kewenangan untuk mengatur perdagangan dengan negara-negara asing," kata Grassley. "Sudah waktunya bagi Kongres untuk menegaskan kembali peran konstitusional kita dalam kebijakan perdagangan."

Namun, kritikus RUU tersebut berpendapat bahwa hal itu akan melemahkan kemampuan presiden untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan dan menanggapi praktik perdagangan yang tidak adil. Senator John Barrasso dari Wyoming, anggota Partai Republik nomor 2 di Senat, membela pendekatan Trump, dengan mengatakan bahwa presiden "sangat konsisten" dalam advokasinya untuk perdagangan yang lebih adil bagi Amerika Serikat.

"Presiden telah berbicara tentang perdagangan yang tidak adil terhadap Amerika Serikat selama 40 tahun," kata Barrasso. "Dalam jangka panjang, saya pikir ini sangat penting bagi negara, mendatangkan pekerjaan dan manufaktur kembali ke Amerika, dengan fokus pada ekonomi kita."

Masa Depan Kebijakan Tarif

Tidak jelas apakah RUU Grassley akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk disahkan di Kongres, mengingat dukungan kuat Presiden Trump di antara banyak anggota Partai Republik. Namun, pengajuan RUU tersebut menyoroti meningkatnya kekhawatiran tentang dampak kebijakan tarif presiden dan potensi erosi kewenangan Kongres atas masalah perdagangan.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos baru-baru ini menunjukkan bahwa sekitar setengah dari warga Amerika dan satu dari lima warga Republik percaya bahwa menaikkan tarif impor akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Saat perdebatan tentang kebijakan perdagangan berlanjut, masa depan tarif Amerika tetap tidak pasti.