Kebijakan Tarif Impor AS Picu Kekhawatiran PHK Massal di Sektor Padat Karya Indonesia

Jakarta, Indonesia - Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, dengan pengenaan tarif hingga 32%, telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pengusaha. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya menjadi ancaman nyata, terutama bagi industri yang selama ini mengandalkan pasar ekspor AS.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa industri tekstil, yang telah lama berjuang menghadapi berbagai tantangan, menjadi salah satu sektor yang paling rentan. "Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi gelombang PHK yang lebih besar di sektor padat karya, khususnya industri garmen, pasca-penerapan kebijakan ini. Industri ini sendiri sudah lama berjuang untuk mempertahankan kinerja usaha, ekspor, dan lapangan kerja," ujarnya.

Sektor yang Paling Terdampak

Beberapa sektor industri diprediksi akan mengalami dampak paling signifikan akibat kebijakan ini, terutama yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS. Sektor-sektor tersebut meliputi:

• Garmen
• Alas Kaki
• Furniture
• Perikanan

Shinta Kamdani menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi menekan daya saing produk Indonesia, memperburuk iklim usaha, dan menghambat investasi secara nasional.

Seruan untuk Dukungan Pemerintah dan Diplomasi

Apindo mendesak pemerintah untuk segera memberikan dukungan kepada sektor padat karya berorientasi ekspor. Dukungan tersebut dapat berupa stimulus ekonomi yang segera direalisasikan, serta penegakan disiplin terhadap impor barang konsumsi yang bersifat predatory, seperti impor ilegal dan praktik dumping.

Selain itu, Shinta juga menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor bagi pelaku industri agar tetap bertahan di tengah tantangan global. "Pelaku industri perlu dibantu untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor agar industri tetap bertahan,"

Shinta juga berharap pemerintah mendukung pembenahan efisiensi, kepastian, dan prediktabilitas iklim usaha serta investasi nasional.

Kadin Ingatkan Dampak Luas, Minta Pemerintah dan Pengusaha Bersatu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, juga menyoroti dampak negatif kebijakan tarif impor AS. Ia menekankan perlunya perhitungan cermat terhadap dampak tersebut, terutama terkait potensi penurunan ekspor produk-produk seperti alas kaki, pakaian, dan elektronik, yang pada akhirnya akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan.

"Kadin mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK," tegas Anindya.

Anindya juga mengingatkan bahwa kebijakan Presiden Trump dapat mempengaruhi pergerakan dana investasi, baik investasi portofolio maupun investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Oleh karena itu, ia menilai pentingnya upaya Indonesia untuk menarik investasi, salah satunya melalui pembentukan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dan sekutunya.

Langkah Strategis untuk Mengatasi Tantangan

Menghadapi ancaman tarif impor AS, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

• Diplomasi Bilateral: Pemerintah perlu mengintensifkan diplomasi bilateral dengan AS untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, termasuk kemungkinan menciptakan pengecualian (carve out) bagi produk ekspor Indonesia.
• Kesepakatan Dagang Bilateral: Menjajaki kemungkinan kesepakatan dagang bilateral dengan AS untuk mengeliminasi tarif sepenuhnya bagi produk-produk asal Indonesia dan menciptakan supply chain perdagangan yang efisien.
• Diversifikasi Pasar: Pelaku industri perlu aktif mencari pasar ekspor alternatif selain AS untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara.
• Peningkatan Daya Saing: Pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerja sama untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas.
• Insentif dan Stimulus: Pemerintah perlu memberikan insentif dan stimulus yang tepat sasaran untuk membantu industri padat karya menghadapi tantangan dan mempertahankan lapangan kerja.