Indonesia Hadapi Tantangan Tarif Impor AS: Strategi Diplomasi dan Fokus pada Kerja Sama Regional

Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menimbulkan kekhawatiran global dan menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang. Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menyoroti perlunya respons komprehensif dari pemerintah Indonesia untuk menghadapi kebijakan yang berpotensi merugikan ini.

Koordinasi Nasional dan Diplomasi Intensif

Teuku Rezasyah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Kepaduan cara pandang dalam menghadapi kebijakan AS yang dianggap merugikan ini menjadi krusial. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi:

• Pembentukan Delegasi Tingkat Tinggi: Pemerintah perlu segera membentuk delegasi tingkat tinggi untuk melakukan perundingan langsung dengan pemerintah AS. Tujuannya adalah untuk mencari konsesi atas produk-produk Indonesia yang berbasis teknologi AS dan padat karya.
• Penunjukan Duta Besar AS: Pemerintah Indonesia didesak untuk segera menunjuk Duta Besar untuk AS untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi yang efektif.

Fokus pada Kerja Sama Ekonomi Regional

Di tengah kebijakan proteksionis AS, Teuku Rezasyah melihat peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi regional. Kecenderungan negara-negara untuk mengedepankan kerja sama ekonomi regional menjadi momentum yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia.

• Revitalisasi AFTA, ASEAN+3, dan RCEP: Indonesia didorong untuk menggelorakan kembali kerja sama dalam kerangka AFTA (ASEAN Free Trade Area), ASEAN+3 (ASEAN ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan), dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Semangat kerja sama yang lebih demokratis dalam forum-forum ini dinilai lebih menguntungkan dibandingkan pendekatan unilateral AS.
• Promosi Produk Lokal: Meskipun tanpa kebijakan spesifik terhadap produk impor AS, masyarakat Indonesia berpotensi mengutamakan produk pesaing AS yang memiliki daya saing tinggi. Pemerintah perlu mendukung promosi dan pengembangan produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

Implikasi Kebijakan Tarif Trump

Kebijakan tarif timbal balik yang ditetapkan oleh Donald Trump mencakup lebih dari 180 negara dan wilayah. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif timbal balik, dengan besaran 32 persen. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen). Namun, ada juga negara lain seperti Vietnam (46 persen) dan Thailand (36 persen) yang dikenakan tarif lebih tinggi.

Kebijakan tarif ini berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan antara Indonesia dan AS. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak negatif dan mencari peluang baru di tengah perubahan lanskap perdagangan global.

Menghadapi tantangan kebijakan tarif impor AS, Indonesia perlu mengambil langkah strategis yang mencakup diplomasi intensif, penguatan ekonomi regional, dan promosi produk lokal. Koordinasi nasional yang solid dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.