Indonesia Terancam Tarif Balasan AS: Dampak dan Upaya Mitigasi Pemerintah

Jakarta - Kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, mulai 9 April 2025, memicu kekhawatiran akan terganggunya kinerja ekspor nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa langkah proteksionis yang diambil pemerintahan Donald Trump ini berpotensi menggerus daya saing produk-produk unggulan Indonesia di pasar Amerika.

"Pengenaan tarif resiprokal AS ini tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS," ujar Airlangga melalui akun Instagram resminya, Jumat (4/4/2025).

Adapun sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia yang berpotensi terdampak meliputi:

• Elektronik: Produk elektronik menempati posisi penting dalam struktur ekspor Indonesia ke AS.
• Tekstil dan Produk Tekstil (TPT): Industri TPT merupakan salah satu sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.
• Alas Kaki: Alas kaki buatan Indonesia memiliki daya saing di pasar global, termasuk AS.
• Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil): Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.
• Karet: Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia.
• Furnitur: Produk furnitur Indonesia dikenal dengan desain yang unik dan kualitasnya.
• Udang dan Produk Perikanan Laut: Sektor perikanan memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa negara.

Pemerintah Indonesia merespons cepat dengan menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) secara daring pada Kamis (3/4). Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa pemerintah akan segera melakukan kajian mendalam untuk menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor terkait dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif kebijakan tarif AS. Langkah-langkah ini meliputi:

• Menjaga Stabilitas SBN: Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global.
• Intervensi di Pasar Valas: Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga.
• Negosiasi dengan Pemerintah AS: Pemerintah akan melakukan negosiasi intensif dengan Pemerintah AS untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Airlangga menambahkan bahwa tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk menghadapi kebijakan tarif ini. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.

Langkah-langkah yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tarif AS dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.