Antisipasi Perang Dagang AS: Presiden Prabowo Instruksikan Langkah Strategis Kabinet Indonesia Maju

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Indonesia Maju untuk mengambil serangkaian langkah strategis dalam menanggapi potensi dampak dari kebijakan perdagangan baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang sering disebut sebagai "perang dagang". Instruksi ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, peningkatan daya saing, dan upaya diplomasi intensif.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Fokus utama adalah meminimalkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan memastikan ketersediaan lapangan kerja. Beberapa poin penting dari instruksi presiden meliputi:

• Penyederhanaan Regulasi: Presiden menginstruksikan penghapusan regulasi yang menghambat investasi dan perdagangan, khususnya hambatan non-tarif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menarik investasi asing langsung.
• Koordinasi ASEAN: Pemerintah Indonesia akan aktif berkomunikasi dengan Malaysia, selaku Ketua ASEAN saat ini, untuk membahas respons kolektif terhadap kebijakan perdagangan AS. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar ASEAN dan memastikan kepentingan regional terlindungi.
• Analisis Dampak: Pemerintah Indonesia akan segera melakukan kajian mendalam untuk mengukur dampak pengenaan tarif AS terhadap berbagai sektor ekonomi dan secara keseluruhan terhadap perekonomian nasional. Hasil kajian ini akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah mitigasi yang efektif.
• Stabilitas Pasar Keuangan: Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Bank Indonesia, berkomitmen untuk menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar Rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global. Upaya ini juga termasuk memastikan likuiditas valas tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan dunia usaha.
• Diplomasi Intensif: Pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS. Delegasi ini akan menyampaikan kekhawatiran Indonesia dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai argumen dan data untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS, terutama yang tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan AS dan mencari solusi yang konstruktif untuk mengatasi perbedaan pandangan.

Kebijakan perdagangan baru AS, yang menetapkan tarif impor baru terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia (dengan tarif 32%), telah memicu kekhawatiran global tentang potensi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia menyadari tantangan ini dan bertekad untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan stabilitas ekonomi.

Keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, "Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas." Pemerintah juga berupaya untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga.