BLITAR, JAWA TIMUR - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, membuka peluang kerja sama politik dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sinyal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, pada hari Jumat (4/4/2025), mengindikasikan potensi perubahan lanskap politik nasional.

Basarah menjelaskan bahwa inisiatif kerja sama ini akan dibahas lebih lanjut oleh Megawati dan Prabowo dalam pertemuan langsung. Format dan ruang lingkup kolaborasi akan ditentukan langsung oleh Megawati, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan bangsa dan negara. "Bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega," tegas Basarah.

Gotong Royong untuk Pembangunan Nasional

Menurut Basarah, semangat gotong royong yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama bagi penjajakan kerja sama ini. PDI Perjuangan ingin berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Namun, Basarah menekankan bahwa kerja sama ini tidak harus diwujudkan dalam bentuk bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional," ujar Basarah, seraya menambahkan bahwa terdapat berbagai cara untuk mewujudkan kerja sama yang konstruktif.

Fleksibilitas Model Kerja Sama

Basarah memberikan contoh bahwa kerja sama dapat dijalin dalam berbagai bidang, termasuk menjaga keselamatan bangsa, melindungi kepentingan rakyat, dan memajukan kepentingan nasional. PDI-P membuka diri terhadap berbagai opsi kerja sama yang saling menguntungkan dan berkontribusi positif bagi kemajuan Indonesia.

Peran Pengawasan Parlemen

Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi hilangnya oposisi jika PDI-P bekerja sama dengan pemerintah, Basarah menegaskan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi atau koalisi secara formal. Dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan dapat dijalankan secara efektif oleh anggota parlemen dari PDI-P melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak parlemen seperti menyetujui atau menolak RAPBN, membuat undang-undang bersama pemerintah, dan melakukan pengawasan, memungkinkan PDI-P untuk tetap kritis dan konstruktif dalam menjalankan perannya.

Hak Prerogatif Megawati

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penempatan kader PDI-P di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah menjelaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri. Namun, ia optimistis bahwa komunikasi yang baik antara Megawati dan Prabowo akan terus terjalin, terlepas dari pola hubungan yang akan dibangun antara PDI-P dan pemerintahan mendatang.

"Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik," pungkas Basarah.

Potensi Dampak pada Konstelasi Politik

Penjajakan kerja sama antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo ini berpotensi memberikan dampak signifikan pada konstelasi politik nasional. Jika terealisasi, kolaborasi ini dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan. Namun, dinamika politik tetap akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.