Gubernur Bengkulu Tanggapi Keraguan Publik Terkait Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai

Gubernur Bengkulu Membela Proyek Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai di Tengah Gelombang Kritik

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara tegas menanggapi serangkaian kritik dan keraguan yang dilontarkan masyarakat, khususnya melalui media sosial, mengenai proyek revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai. Proyek ambisius yang menelan anggaran hingga Rp 1 triliun ini dituding tidak jelas peruntukannya dan dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

Kritik pedas bermunculan di berbagai platform media sosial, di mana warganet mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan dana APBN sebesar itu. Beberapa pengguna bahkan menyarankan agar dana tersebut dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang kondisinya memprihatinkan. Akun TikTok @dwi_yugo_handoyo, misalnya, secara terbuka menulis, "Proyek GK jelas ngabisin anggaran. Mending benahin dulu jalan provinsi." Ungkapan serupa juga membanjiri kolom komentar di akun TikTok resmi milik gubernur, terutama terkait penggunaan alat berat hexavator untuk pengerukan alur pelabuhan. Penggunaan alat ini dinilai tidak tepat, karena seharusnya pengerukan dilakukan dengan kapal khusus.

Menanggapi gelombang kritik tersebut, Gubernur Helmi Hasan memberikan penjelasan rinci mengenai urgensi dan manfaat revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai. Ia menekankan bahwa proyek ini sangat penting dan jelas karena menyangkut kepentingan vital masyarakat Bengkulu. Gubernur menyoroti beberapa poin penting, antara lain:

  • Pendangkalan Alur Pelayaran: Gubernur mengungkapkan bahwa pendangkalan alur pelayaran telah menyebabkan sekitar 20 kapal tidak dapat bersandar di pelabuhan. Kondisi ini berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi dan logistik di wilayah tersebut.
  • Suplai BBM Terhambat: Kapal-kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina juga mengalami kesulitan untuk bersandar, yang berpotensi mengganggu pasokan energi di Bengkulu.
  • Layanan Penumpang Terganggu: Kapal penumpang yang melayani rute ke Pulau Enggano tidak dapat beroperasi secara normal, menyebabkan pembatalan pelayaran dan pengembalian tiket. Hal ini tentu merugikan masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
  • Distribusi Sembako Terhambat: Kapal-kapal yang mengangkut kebutuhan pokok (sembako) ke Pulau Enggano juga mengalami kesulitan untuk berlayar akibat pendangkalan alur pelayaran.

"Ada 20 kapal yang tidak bisa bersandar di pelabuhan karena pendangkalan. Bahkan, kapal Pertamina yang menyuplai BBM ke Bengkulu juga tidak bisa sandar. Belum lagi kapal penumpang yang melayani ke Pulau Enggano yang tak bisa berlayar, tiketnya dikembalikan. Ini masalah rakyat," tegas Gubernur Helmi Hasan.

Alokasi Anggaran untuk Perbaikan Jalan Provinsi

Selain menjelaskan urgensi revitalisasi pelabuhan, Gubernur Helmi Hasan juga menanggapi kritik terkait kondisi jalan provinsi yang rusak. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun 2025. Gubernur mengakui bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi mencapai Rp 2,5 triliun. Oleh karena itu, Pemprov akan mengupayakan penganggaran secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

"APBD provinsi sudah menyiapkan Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar untuk perbaikan jalan di tahun 2025," jelasnya.

Persiapan Matang Sebelum Revitalisasi Dimulai

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai. Proyek ini akan difokuskan pada pengerukan pintu masuk pelabuhan, yang diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor dari Provinsi Bengkulu.

Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu tengah mempersiapkan regulasi dan aspek teknis secara cermat bersama PT Pelindo Bengkulu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu. Ia menekankan bahwa sebelum tahap pertama revitalisasi dimulai pada tahun 2025, seluruh aspek legal, ekonomi, dan infrastruktur pendukung harus dipastikan siap. Dengan demikian, proyek revitalisasi ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bengkulu.