Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau secara seksama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di lima daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini. Rapat koordinasi virtual telah digelar untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses demokrasi tersebut.

Lima kabupaten dan satu kota yang melaksanakan PSU hari ini meliputi:

• Kabupaten Buru
• Kabupaten Banggai
• Kabupaten Pulau Taliabu
• Kabupaten Bungo
• Kota Sabang

Penundaan PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud hingga 9 April 2025 didasari pertimbangan penghormatan terhadap hari peribadatan umat Kristen Advent, yang merupakan mayoritas penduduk di sekitar lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pelaksanaan PSU adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin proses demokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Beliau mengapresiasi dedikasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan, yang tetap fokus menjalankan tugas negara di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri.

"Atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan PSU ini, meskipun masih dalam suasana Lebaran," ujar Ribka Haluk.

Wamendagri menekankan pentingnya kelancaran PSU dan mengimbau agar seluruh pihak menghindari potensi permasalahan yang dapat memicu PSU di masa mendatang. Ribka Haluk menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan pelayanan dari pemimpin yang mereka pilih secara demokratis.

"PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang tidak substansial. Kita semua berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, agar masyarakat dapat segera dilayani oleh pemimpin yang mereka percayai," tegasnya.

Rapat koordinasi virtual tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, perwakilan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan, menunjukkan sinergi dan koordinasi yang solid dalam mengawal proses demokrasi di tingkat daerah. Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada daerah-daerah yang melaksanakan PSU, memastikan ketersediaan logistik, personel, dan pengamanan yang memadai.

Pelaksanaan PSU ini menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan. Diharapkan, dengan PSU yang berjalan lancar dan transparan, masyarakat dapat menerima hasil pemilihan dengan lapang dada dan mendukung pemimpin terpilih untuk membangun daerahnya masing-masing. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, guna mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa yang dapat memicu PSU.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya PSU juga sangat diharapkan. Partisipasi aktif masyarakat akan menjadi benteng utama dalam mencegah praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi yang tinggi, PSU dapat menjadi sarana untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan amanah.