Penundaan Pengangkatan PPPK 2024: DPR Tekankan Urgensi Pembayaran Gaji Selama Masa Tunggu

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait potensi terhentinya pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 selama 15 bulan. Hal ini disebabkan penundaan pengangkatan mereka hingga Maret 2026, sebuah kebijakan yang dinilai sangat merugikan dan tidak adil bagi para pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi. Dalam rapat Komisi II DPR yang berlangsung pada Rabu (5/3/2025), Giri menekankan bahwa penundaan tersebut bertentangan dengan UU ASN yang mengatur tentang kewajiban pembayaran gaji bagi ASN. Ia mempertanyakan etika dan keadilan kebijakan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi hampir satu juta calon PPPK. “Bayangkan, 15 bulan tanpa penghasilan, ini tindakan yang sangat kejam bagi mereka yang telah melalui proses seleksi yang panjang dan melelahkan,” tegas Giri. Ia mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi konkrit guna melindungi hak-hak para PPPK yang terdampak.

Lebih lanjut, Giri mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya adalah untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai gaji para PPPK tersebut selama periode penundaan. Ia mengingatkan bahwa larangan penggunaan anggaran barang dan jasa untuk penggajian PPPK yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 harus dipertimbangkan ulang dalam konteks situasi darurat ini. “Ini bukan masalah yang bisa ditunda. Pemerintah harus segera bertindak dan mencari solusi yang tepat, tanpa mengabaikan hak-hak para PPPK yang telah berjuang keras untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara,” ujar politikus PDI-P tersebut. Ia menekankan perlunya komitmen dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tidak ada pelamar yang dirugikan akibat kebijakan penundaan ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan telah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan anggaran yang dialokasikan sejak awal tahun untuk membiayai gaji para PPPK. “Kami telah mempersiapkan langkah antisipatif ini sejak awal tahun lalu untuk memastikan kelancaran proses penggajian bagi PPPK tahap kedua,” jelas Menpan RB. Meskipun pengangkatan calon ASN 2024 ditunda—PNS dijadwalkan Oktober 2025 dan PPPK Maret 2026—Menpan RB memastikan bahwa seluruh pelamar yang lulus seleksi CASN akan tetap diangkat sebagai ASN. Ini menjadi jaminan bahwa penundaan pengangkatan tidak akan berdampak pada pembatalan status kelulusan para pelamar.

Namun, pernyataan Menpan RB tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran DPR terkait potensi hilangnya pendapatan PPPK selama 15 bulan. Perlu kejelasan mekanisme dan jaminan konkret yang diberikan pemerintah agar para PPPK dapat menerima gaji meskipun belum resmi diangkat. Persoalan ini memerlukan tindak lanjut yang segera dan transparan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen ASN. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para PPPK yang telah melalui proses seleksi yang ketat dan panjang.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Potensi 15 bulan tanpa gaji bagi PPPK 2024 akibat penundaan pengangkatan.
• Desakan DPR untuk segera mencari solusi pembayaran gaji selama masa tunggu.
• Koordinasi Kemenpan RB dan Kemendagri untuk memastikan alokasi anggaran.
• Pertimbangan ulang terhadap larangan penggunaan anggaran barang dan jasa untuk penggajian PPPK.
• Jaminan pengangkatan seluruh pelamar yang lulus seleksi CASN.
• Urgensi penyelesaian masalah untuk menjaga kepercayaan publik.