Gelombang Kritik Internal Menghantam Kebijakan Tarif 'Brutal' Presiden Trump

Kebijakan tarif baru yang digagas Presiden Donald Trump terhadap barang-barang impor ke Amerika Serikat, yang oleh Trump disebut sebagai 'deklarasi kemerdekaan ekonomi AS', menuai reaksi keras, bahkan dari internal Partai Republik. Kebijakan ini, yang menyasar negara-negara seperti Indonesia dan menuding China serta Uni Eropa melakukan praktik perdagangan yang merugikan AS, memicu kekhawatiran mendalam terkait dampaknya terhadap ekonomi dan hubungan internasional.

Trump berdalih bahwa tarif ini diperlukan karena negara lain mengenakan tarif yang tidak proporsional terhadap barang-barang AS. Namun, alih-alih menerapkan tarif timbal balik yang sama, Trump memilih pendekatan yang dianggap kurang terukur, dengan alasan tidak ingin mempersulit negara lain. Pernyataan ini kontras dengan retorika kerasnya selama ini, menimbulkan pertanyaan tentang motivasi sebenarnya di balik kebijakan tersebut.

Penolakan dari Republik: Kekhawatiran Sektor Pertanian dan Hubungan Sekutu

Senator Chuck Grassley dari Iowa, misalnya, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya. Iowa, sebagai negara bagian yang sangat bergantung pada perdagangan pertanian global, akan sangat terpukul oleh tarif yang lebih tinggi. Kritik senada juga dilontarkan Senator Jerry Moran, yang berharap agar penerapan tarif lebih terarah dan menyasar negara-negara yang benar-benar memanfaatkan AS. Moran khawatir bahwa penerapan tarif yang sama terhadap sekutu AS di Asia Tenggara, seperti yang diterapkan pada China, dapat merusak hubungan baik yang telah terjalin.

Berikut poin-poin keberatan yang diajukan oleh anggota Partai Republik:

• Dampak pada Sektor Pertanian: Kekhawatiran utama adalah kerugian yang akan dialami petani AS akibat penurunan ekspor karena tarif yang lebih tinggi.
• Hubungan dengan Sekutu: Penerapan tarif yang sama terhadap sekutu, terutama di Asia Tenggara, dapat merusak hubungan diplomatik dan kepentingan strategis AS.
• Kurangnya Target yang Jelas: Kritik terhadap pendekatan tarif yang dianggap kurang terarah dan berpotensi merugikan negara-negara yang tidak melakukan praktik perdagangan yang merugikan.

Tantangan Demokrat dan Masa Depan Kebijakan Tarif

Sementara itu, Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington berpendapat bahwa kebijakan tarif ini memerlukan persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari sejak diberlakukan. Jika tidak, penerapan tarif akan otomatis diblokir. Cantwell menekankan pentingnya peran Kongres dalam mengawasi kebijakan perdagangan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional.

Dengan DPR dan Senat yang didominasi oleh politisi Republik, masa depan kebijakan tarif Trump masih belum pasti. Perpecahan internal di Partai Republik dan tantangan dari Demokrat menunjukkan bahwa kebijakan ini akan menghadapi perdebatan sengit dan berpotensi mengalami perubahan signifikan.

Secara keseluruhan, kebijakan tarif baru Trump memicu gelombang penolakan. Penolakan ini bukan hanya datang dari pihak oposisi tetapi juga dari internal partainya sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya potensi konflik politik yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi yang membayangi.