ASN Diizinkan FWA Pasca-Libur Lebaran: Antisipasi Arus Balik dan Jaga Pelayanan Publik

Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan sistem Flexible Working Arrangement (FWA) pada tanggal 8 April 2025. Langkah ini diambil sebagai respons strategis untuk mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran dan menjamin kelancaran pelayanan publik.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan stakeholder terkait. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, secara resmi menetapkan FWA bagi ASN melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB terbaru. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan mobilitas masyarakat pasca perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan fleksibilitas kerja dengan tetap memprioritaskan pencapaian target organisasi dan kualitas pelayanan publik," tegas Menteri PAN-RB Rini Widyantini, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian PAN-RB.

Esensi Kebijakan FWA

Cuti bersama Idulfitri 1446 Hijriah bagi ASN akan berakhir pada 7 April 2025, dan seluruh ASN dijadwalkan kembali bekerja pada 8 April 2025. Penting untuk dicatat bahwa tanggal 8 April 2025 bukan merupakan tambahan hari libur. Implementasi FWA pada tanggal tersebut merupakan bentuk penyesuaian sistem kerja untuk mendukung kelancaran arus balik dan menjaga produktivitas ASN.

Detail Aturan FWA pada 8 April 2025

Surat Edaran Menteri PAN-RB mengatur secara rinci pelaksanaan FWA bagi ASN pada 8 April 2025. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan meliputi:

• Periode Penyesuaian:
  • Empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada Senin, 24 Maret 2025, hingga Kamis, 27 Maret 2025.
  • Satu hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada Selasa, 8 April 2025.
• Ketentuan Tambahan:
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan terbaru.

Imbauan Menteri PAN-RB Terkait Pelayanan Publik

Menteri PAN-RB menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik, terutama yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Instansi pemerintah diimbau untuk:

• Mengatur jadwal kerja yang efisien dan proporsional.
• Menyiapkan petugas pelayanan yang memadai.
• Memanfaatkan sistem pendukung berbasis teknologi informasi, seperti yang telah diterapkan selama arus mudik.

"Pelayanan publik adalah representasi pemerintah di mata masyarakat. Momentum arus balik adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan kita dalam menjaga kualitas pelayanan, sambil memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif. Keberhasilan pengelolaan arus mudik menjadi acuan dalam mengimplementasikan FWA," pungkas Menteri Rini Widyantini.

Kebijakan FWA ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas arus balik, meningkatkan efisiensi kerja ASN, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.