Kunjungan Kontroversial di Tengah Bencana

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar, melakukan kunjungan langka ke luar negeri dengan menghadiri pertemuan puncak Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multi Sektoral (BIMSTEC) di Bangkok, Thailand. Kunjungan ini berlangsung di tengah upaya penanganan krisis kemanusiaan dan pemulihan pasca-gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar beberapa waktu lalu. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut telah menyebabkan kerusakan parah dan merenggut ribuan nyawa, menambah beban krisis yang sudah ada akibat konflik internal yang berkepanjangan.

Kehadiran Min Aung Hlaing di KTT BIMSTEC menuai kecaman dan kritik tajam dari berbagai pihak, terutama dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang digulingkan oleh militer. NUG menyatakan bahwa Min Aung Hlaing tidak memiliki legitimasi untuk mewakili Myanmar dan mendesak BIMSTEC untuk mencabut partisipasi junta militer dalam pertemuan tersebut. Kelompok aktivis Justice for Myanmar juga mengecam undangan tersebut, dengan menyebutnya sebagai tindakan yang melegitimasi dan memperkuat kekuasaan junta militer yang ditentang oleh rakyat Myanmar.

Reaksi Internasional dan Implikasi Regional

Kunjungan Min Aung Hlaing menjadi sorotan karena ia telah dijauhi oleh sebagian besar negara Barat sejak kudeta militer pada Februari 2021. Sejak saat itu, junta militer Myanmar menghadapi isolasi internasional dan sanksi akibat tindakan represif terhadap oposisi dan pelanggaran hak asasi manusia. Partisipasi Min Aung Hlaing dalam KTT BIMSTEC menjadi perjalanan pertamanya ke negara selain sekutu dekat seperti China, Rusia, dan Belarusia sejak menghadiri pertemuan di Indonesia pada tahun 2021.

Kementerian Luar Negeri Thailand membela undangan tersebut, dengan menyatakan bahwa Thailand memiliki tanggung jawab untuk mengundang para pemimpin dari semua negara anggota BIMSTEC sesuai dengan piagam organisasi. Juru bicara Kemlu Thailand, Nikorndej Balankura, berpendapat bahwa justru reputasi Thailand yang akan tercoreng jika tidak mematuhi piagam tersebut. Di antara para pemimpin lain yang hadir dalam KTT tersebut adalah Muhammad Yunus, penasihat utama pemerintah Bangladesh, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Fokus Pertemuan BIMSTEC dan Dampak Gempa

Pertemuan BIMSTEC kali ini membahas berbagai isu penting, termasuk manajemen bencana. Kondisi Myanmar yang tengah dilanda krisis akibat gempa menjadi perhatian khusus. Gempa bumi yang berpusat di Myanmar juga berdampak hingga ke Thailand, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di Bangkok. Bencana ini memperburuk situasi kemanusiaan di Myanmar, yang sudah tertekan akibat konflik bersenjata dan krisis ekonomi.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dampak gempa di Myanmar:

• Jumlah korban tewas mencapai 3.085 orang.
• Lebih dari 4.700 orang mengalami luka-luka.
• Lebih dari 300 orang masih dinyatakan hilang.
• Ribuan bangunan dan infrastruktur mengalami kerusakan parah.

Kehadiran Min Aung Hlaing di KTT BIMSTEC, di tengah krisis gempa dan kecaman internasional, menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi junta militer Myanmar dan implikasinya terhadap stabilitas regional. Sementara Thailand berupaya memenuhi kewajibannya sebagai tuan rumah dan menjunjung tinggi piagam BIMSTEC, kunjungan ini tetap menjadi sumber kontroversi dan perdebatan di kalangan diplomat dan pengamat politik.