Indonesia Merespons Kebijakan Tarif Impor AS dengan Hati-Hati dan Fokus pada Stabilitas Ekonomi

Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil sikap hati-hati dan terukur dalam menanggapi kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para menterinya untuk menahan diri dari komentar yang dapat memicu ketidakstabilan, dan memfokuskan respons pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Arahan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menekankan bahwa hanya menteri-menteri yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu ekonomi dan perdagangan yang diperkenankan memberikan pernyataan. Mereka adalah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pun demikian, komentar yang disampaikan harus tetap mengedepankan kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi.

"Bapak Presiden menekankan agar kita semua menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut," ujar Prasetyo, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi kebijakan luar negeri yang berpotensi berdampak pada ekonomi dalam negeri.

Implikasi Kebijakan Tarif Impor AS bagi Indonesia

Kebijakan tarif impor yang diberlakukan AS, yang oleh Trump disebut sebagai "Hari Pembebasan", memang menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam daftar tarif timbal balik yang beredar, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Angka ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen). Namun, beberapa negara lain seperti Vietnam dan Thailand, menghadapi tarif yang lebih tinggi, masing-masing 46 persen dan 36 persen.

Berikut daftar perbandingan tarif beberapa negara ASEAN:

• Indonesia: 32%
• Malaysia: 24%
• Filipina: 17%
• Singapura: 10%
• Vietnam: 46%
• Thailand: 36%

Fokus Pemerintah: Stabilitas dan Kondusivitas Ekonomi

Menyikapi situasi ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan akan bekerja sama untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan ini, sambil terus menjalin komunikasi yang konstruktif dengan pihak AS.

"Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya dengan tujuan untuk, sekali lagi, menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri," tegas Prasetyo.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk merespons kebijakan global dengan bijak dan bertanggung jawab, demi melindungi kepentingan nasional dan menjaga kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap resilien dan mampu menghadapi tantangan global.