Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Tarif Impor AS, DPR: Jangan Campur Aduk dengan Kekosongan Dubes

Jakarta - Upaya pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan tarif impor yang diberlakukan oleh AS mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa langkah ini tidak boleh dikaitkan dengan kekosongan jabatan Duta Besar (Dubes) RI di Washington DC yang telah berlangsung cukup lama.

Menurut Dave, keberadaan Dubes dan pengiriman delegasi khusus adalah dua hal yang berbeda. Fungsi Dubes mencakup berbagai aspek hubungan bilateral, sementara negosiasi tarif impor memerlukan penanganan khusus oleh tim yang fokus pada isu tersebut.

"Keberadaan Duta Besar Indonesia di Washington DC dengan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk melakukan negosiasi akan kebijakan tarif Trump itu adalah dua hal yang berbeda," ujar Dave saat dihubungi.

Dave Laksono mengakui pentingnya peran Dubes dalam menjalin komunikasi dan membahas berbagai kebijakan dengan pemerintah AS, termasuk isu perdagangan. Namun, ia menilai bahwa negosiasi tarif impor memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan spesifik.

"Nah akan tetapi berkaitan dengan tarif ini membutuhkan suatu penanganan khusus dengan suatu tim yang berbeda untuk berfungsi menegosiasikan kebijakan tarif tersebut," ujarnya.

Politisi Golkar itu juga menekankan bahwa kekosongan jabatan Dubes tidak mencerminkan kurangnya perhatian Indonesia terhadap kemitraan dengan AS. Ia menyebut AS sebagai mitra penting dalam perdagangan dan pengembangan sektor pertahanan.

"Memang kita sudah cukup lama kosong duta besar di sana akan tetapi itu bukan karena kita tidak menganggap Amerika tidak penting. Anggapan itu sangat salah. Amerika adalah satu negara yang amat penting buat kita dan selain menjadi trade partner kita," kata Dave.

Sebelumnya, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyoroti kekosongan jabatan Dubes RI di AS yang telah berlangsung hampir dua tahun. Ia mempertanyakan efektivitas diplomasi Indonesia dalam menegosiasikan tarif impor tanpa adanya perwakilan tetap di Washington DC.

Andry Satrio Nugroho menilai bahwa kekosongan jabatan Dubes menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap AS sebagai mitra dagang potensial dan strategis.

"Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US (Unites States/Amerika Serikat). Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya," ujar Andry.

Sebagai informasi, posisi Dubes RI untuk AS kosong sejak Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023 dan ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN.

Kekosongan ini disayangkan mengingat AS merupakan pasar ekspor penting bagi Indonesia, terutama untuk komoditas seperti perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.

Andry khawatir bahwa kebijakan tarif impor yang diterapkan AS akan berdampak negatif terhadap ekspor produk-produk padat karya Indonesia.

"Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya," ujar Andry.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi dengan AS dalam berbagai tingkatan, termasuk melalui pengiriman delegasi tingkat tinggi untuk negosiasi langsung.

• Delegasi Tingkat Tinggi
• Negosiasi Tarif Impor
• Kebijakan Perdagangan
• Hubungan Bilateral
• Mitra Dagang
• Komoditas Ekspor