Pemprov Jabar Intensifkan Verifikasi Penerima Bansos: Prioritaskan Ketepatan Sasaran dan Transparansi Anggaran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah tegas untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana survei ulang secara komprehensif terhadap seluruh penerima bansos di wilayahnya. Survei ini akan melibatkan pengecekan langsung di lapangan untuk memverifikasi kelayakan penerima dan mencegah penyimpangan.

"Kita akan lakukan survei ulang di seluruh Jawa Barat untuk memastikan bansos diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan," tegas Dedi Mulyadi dalam keterangan persnya, Minggu (6/4/2025). "Tidak boleh lagi ada warga yang mampu secara ekonomi menerima bansos hanya karena kedekatan dengan oknum tertentu. Ini harus diakhiri."

Transparansi Anggaran dan Pengumuman Publik

Salah satu poin penting dalam inisiatif ini adalah transparansi. Dedi Mulyadi menekankan bahwa daftar penerima bansos yang telah diverifikasi akan diumumkan secara terbuka di tingkat desa, kelurahan, hingga RT/RW. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bansos.

"Dengan mengumumkan daftar penerima secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan," jelas Dedi. "Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat."

Selain itu, Dedi Mulyadi juga mendorong setiap daerah di Jawa Barat untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Informasi mengenai anggaran daerah, termasuk alokasi untuk program-program sosial, harus dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana dana publik digunakan.

Fokus pada Peningkatan Kesejahteraan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat merupakan prioritas utama pemerintahannya. Selain penataan sistem bansos, Pemprov Jabar juga berupaya menciptakan lapangan kerja baru melalui berbagai program dan kebijakan.

"Saat ini, kami sedang membuka puluhan ribu lowongan kerja yang proses pendaftarannya dilakukan secara online," ungkap Dedi. "Sistem online ini bertujuan untuk menghindari praktik percaloan dan memastikan semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan."

Kontrak Kinerja ASN untuk Pelayanan Publik yang Optimal

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Dedi Mulyadi berencana mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat untuk menandatangani kontrak kinerja. Kontrak ini akan memuat target dan indikator kinerja yang jelas, serta konsekuensi jika target tersebut tidak tercapai.

"ASN harus sadar bahwa mereka digaji oleh uang rakyat dan memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," tegas Dedi. "Kontrak kinerja ini akan menjadi alat ukur untuk mengevaluasi kinerja ASN dan memastikan mereka bekerja secara profesional dan akuntabel."

Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, mulai dari penyaluran bansos yang tepat sasaran, peningkatan transparansi anggaran, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.