Banjir Puncak Bogor: Peran Jaswita dan Tindakan Gubernur Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas menyatakan bahwa PT Jaswita, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang bergerak di bidang pariwisata, turut berkontribusi terhadap bencana banjir yang melanda Puncak, Bogor beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi di tengah sorotan publik terhadap sejumlah pembangunan di kawasan tersebut yang dianggap merusak lingkungan dan berdampak pada peningkatan risiko bencana. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 6 Maret 2025.

Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peran Jaswita dalam peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kawasan wisata yang dilakukan Jaswita di area perkebunan telah memicu perubahan signifikan terhadap struktur alam dan lingkungan, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memperparah dampak banjir. Meskipun Dedi Mulyadi tidak secara spesifik menyebut proyek wisata yang dimaksud, beredar kabar bahwa proyek Hibisc Fantasy Puncak, yang dibangun sejak tahun 2022, menjadi salah satu yang disorot.

PT Jaswita: Profil dan Kontroversi

PT Jaswita, atau PT Jasa dan Kepariwisataan Jawa Barat, merupakan BUMD milik penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berawal dari Perusahaan Daerah (PD) Jasa dan Kepariwisataan yang berdiri sejak September 1999, Jaswita kini menjalankan bisnisnya di tiga sektor utama: Destinasi Kegiatan Wisata, Properti & Jasa Usaha, dan Hotel & Resto. Jaswita juga memiliki anak perusahaan, antara lain PT Jaswita Lestari Jaya dan PT Jaswita Bumi Persada.

Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, Angga Kusnan, merespon kontroversi ini dengan menyatakan komitmen perusahaan untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan Hibisc Fantasy Puncak. Pihaknya menegaskan bahwa izin pengelolaan lahan kebun teh yang tidak produktif diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan menekankan komitmen Jaswita terhadap prinsip pariwisata berkelanjutan. Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredam kritik publik terhadap dampak lingkungan dari pengembangan wisata tersebut.

Langkah-langkah Dedi Mulyadi

Sebagai respons terhadap bencana dan kontroversi ini, Dedi Mulyadi telah menetapkan sejumlah langkah tegas. Ia berencana membongkar bangunan liar di sepanjang area Puncak Bogor yang dianggap melanggar aturan dan merusak lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Selain itu, Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan ke area Puncak bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada Kamis, 6 Maret 2026, untuk mengidentifikasi area yang mengalami perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

Dedi Mulyadi juga menyoroti masalah perubahan peruntukan lahan seluas 1.600 hektar di Gunung Mas, Bogor, yang semula diperuntukan untuk perkebunan namun kini berubah menjadi lokasi agrowisata. Ia juga menekankan pentingnya penanganan limbah yang dibuang oleh warga ke daerah aliran sungai (DAS), yang turut berkontribusi pada meluapnya debit air Sungai Cijayanti saat hujan deras. Semua tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di kawasan Puncak.

Kesimpulan

Peristiwa banjir di Puncak Bogor menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peran pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana. Kasus ini juga mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD yang bergerak di sektor pariwisata, memastikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat.