Gelombang PHK Meningkat Tajam, NasDem Dorong Pemerintah Adopsi Strategi Filipina dalam Pengembangan SDM

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia pada awal tahun 2025 menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah ini, termasuk belajar dari keberhasilan Filipina dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) yang melimpah.

Lonjakan PHK yang Mengkhawatirkan

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah pekerja yang terkena PHK. Pada periode Januari-Februari 2025, tercatat 18.610 pekerja kehilangan pekerjaan. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan bulan Januari 2025 yang hanya mencatat 3.325 kasus PHK. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, menunjukkan kerentanan sektor industri di wilayah tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Menurutnya, gelombang PHK ini merupakan masa-masa sulit bagi para pekerja, terutama di sektor manufaktur. Irma juga menyoroti dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang berimbas pada kenaikan tarif ekspor dan mempengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia.

Belajar dari Filipina: Fokus pada Pendidikan Vokasi

Menanggapi situasi ini, Irma Suryani menyarankan pemerintah untuk belajar dari Filipina dalam mengelola SDM. Filipina dinilai berhasil dalam memanfaatkan tenaga kerja mereka untuk pasar domestik dan internasional. Salah satu kunci keberhasilan Filipina adalah fokus pada pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Saya menyarankan agar pemerintah belajar dari Filipina dalam mengelola SDM yang melimpah," ujar Irma. "Yang perlu dilakukan adalah segera benahi semua BLK (balai latihan kerja) untuk fokus memberikan pendidikan vokasi di mana kita focus pada skill yang dibutuhkan pasar tenaga kerja lokal dan internasional," lanjutnya.

Irma menekankan pentingnya revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. BLK harus menjadi pusat pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Pelatihan yang diberikan harus fokus pada pengembangan keterampilan (skill) yang dibutuhkan oleh industri lokal dan internasional.

Strategi yang Diperlukan

Untuk mengatasi masalah PHK dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup:

• Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi: Revitalisasi BLK dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri.
• Pelatihan dan Sertifikasi: Memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
• Peningkatan Investasi: Mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja baru.
• Perlindungan Pekerja: Memperkuat regulasi dan pengawasan untuk melindungi hak-hak pekerja.
• Diplomasi Ekonomi: Menjalin kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara lain untuk memperluas pasar ekspor.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi gelombang PHK, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing.