Jakarta, sebagai magnet urbanisasi di Indonesia, kembali bersiap menghadapi gelombang kedatangan warga baru pasca-perayaan Idul Fitri 2025. Tradisi tahunan ini membawa harapan bagi banyak orang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di ibu kota, mencari peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengelola arus urbanisasi ini dengan lebih efektif dan manusiawi.

Prediksi dan Faktor Penurunan Jumlah Pendatang

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta memprediksi adanya penurunan jumlah pendatang baru yang signifikan. Proyeksi menunjukkan angka antara 10.000 hingga 15.000 orang, lebih rendah dibandingkan periode pasca-Lebaran sebelumnya. Kepala Dukcapil Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci:

• Penataan Administrasi Kependudukan: Sistem administrasi kependudukan yang semakin baik di daerah asal memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan kepada calon pendatang.
• Ketatnya Persaingan Kerja: Pasar kerja di Jakarta semakin kompetitif, sehingga menyulitkan pendatang baru untuk mendapatkan pekerjaan.
• Pemerataan Pembangunan: Perkembangan pesat kota-kota besar lainnya di Indonesia menjadi alternatif menarik bagi urbanisasi, mengurangi daya tarik Jakarta.

"Jakarta bukan lagi satu-satunya pilihan utama bagi para pencari kerja. Pemerataan pembangunan di berbagai daerah telah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menawarkan peluang serupa," ujar Budi Awaludin.

Kewajiban Lapor dan Prosedur Administrasi

Pemprov Jakarta menekankan pentingnya pelaporan diri bagi setiap pendatang baru sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku. Dukcapil Jakarta telah menyediakan layanan terpadu di seluruh tingkatan wilayah, mulai dari kelurahan hingga dinas provinsi, untuk memudahkan proses pelaporan. Layanan ini diberikan secara adil dan gratis.

Budi Awaludin menjelaskan bahwa prosedur pelaporan dibedakan berdasarkan status kependudukan pendatang:

• Pendatang dengan Surat Keterangan Pindah (SKP): Bagi mereka yang berniat pindah secara permanen, wajib melapor ke kelurahan dengan membawa SKP dari daerah asal, surat penjamin, KTP, KIA (Kartu Identitas Anak) asli, dan Kartu Keluarga (KK) dari daerah asal. Setelah validasi, Dukcapil akan menerbitkan dokumen kependudukan Jakarta (KK, KTP, dan KIA). Pendatang juga wajib melapor ke RT setempat. Dokumen dari daerah asal akan ditarik oleh Dukcapil. Petugas juga akan memastikan kebenaran surat penjamin.
• Pendatang Tanpa SKP (Non-Permanen): Pendatang yang tidak berniat menetap permanen di Jakarta, harus mendaftar secara mandiri melalui tautan nasional yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Setelah mendaftar, mereka akan mendapatkan notifikasi sebagai penduduk non-permanen. Selanjutnya, mereka harus melapor ke kelurahan agar dicatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelaporan ke RT setempat juga sangat dianjurkan. Masa tinggal penduduk non-permanen dibatasi kurang dari satu tahun.

Imbauan dan Persiapan bagi Pendatang

Pemprov Jakarta mengimbau agar para pendatang baru telah memiliki pekerjaan atau keterampilan yang memadai, serta jaminan tempat tinggal sebelum memutuskan untuk menetap di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat ketidakpastian.

"Kami mengimbau para pendatang untuk memastikan bahwa mereka memiliki kepastian pekerjaan atau setidaknya keterampilan yang relevan, serta jaminan tempat tinggal yang layak," tegas Budi Awaludin.

Kebijakan Terbuka dan Layanan Pendukung

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta tetap terbuka bagi pendatang setelah Lebaran, asalkan mereka memiliki keterampilan dan kesiapan untuk bekerja. Pemprov Jakarta tidak akan menerapkan operasi justisia atau razia kependudukan seperti di masa lalu.

Sebagai gantinya, Pemprov Jakarta akan fokus pada pendataan melalui data kependudukan dari Dukcapil. Jika ditemukan pendatang yang tidak memiliki KTP, akan diminta pihak yang menjamin dan memberikan kejelasan mengenai tujuan mereka di Jakarta.

Untuk mendukung para pendatang dalam mencari pekerjaan, Pemprov Jakarta berencana mengadakan bursa kerja (job fair) dan membuka balai latihan kerja (BLK) yang menyediakan pelatihan keterampilan, termasuk pelatihan bahasa asing seperti Korea, Jepang, dan Mandarin.

"Kami ingin memastikan bahwa para pendatang memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif," kata Pramono Anung.

Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, terbuka, dan transparan, Pemprov Jakarta berharap dapat mengelola arus urbanisasi pasca-Lebaran dengan lebih baik, sehingga memberikan manfaat bagi pendatang dan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.