Indonesia Pilih Diplomasi dan Diversifikasi Pasar Atasi Tarif Trump

Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dalam menghadapi kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Alih-alih memilih jalur pembalasan dagang (retaliasi), Indonesia memilih pendekatan diplomasi dan negosiasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Pada Minggu, 6 April 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin rapat virtual yang melibatkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga. Agenda utama adalah merumuskan respons strategis terhadap pengumuman tarif baru AS yang disampaikan pada Kamis, 3 April 2025.

Kebijakan tarif AS tersebut mengenakan bea masuk sebesar 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia. Kebijakan serupa juga diberlakukan terhadap 180 negara lain, dengan tingkat tarif yang bervariasi. Menanggapi hal ini, sejumlah negara mempertimbangkan langkah-langkah balasan sebelum kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 9 April 2025. Namun, Indonesia memilih jalur yang berbeda.

Strategi Indonesia: Diplomasi dan Diversifikasi

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan merespons dengan tindakan retaliasi. Pemerintah Indonesia memprioritaskan diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang konstruktif dan berkelanjutan. Koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, serta komunikasi aktif dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS, dan negara-negara mitra lainnya.

"Kita diberikan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat," ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya.

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan jangka panjang terhadap hubungan dagang antara Indonesia dan AS. Pemerintah juga berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, dampak tarif AS terhadap sektor industri padat karya, seperti industri apparel dan alas kaki, menjadi perhatian utama.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui insentif yang tepat sasaran guna menjaga daya saing dan kelangsungan usaha di sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Langkah-Langkah Konkret dan Fokus pada Pasar Alternatif

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengiriman surat resmi kepada pemerintah AS terkait penerapan tarif baru ini. Tim pemerintah saat ini sedang menyusun respons dalam kerangka deregulasi. Surat tersebut diharapkan dapat dikirimkan sebelum tenggat waktu 9 April 2025.

Selain itu, pemerintah juga aktif melibatkan asosiasi pelaku usaha dalam merumuskan strategi bersama. Forum sosialisasi dan penjaringan masukan dari berbagai industri dijadwalkan pada Senin, 7 April 2025. Seluruh industri terkait, terutama yang berorientasi ekspor dan padat karya, diundang untuk memberikan masukan.

Selain merespons kebijakan AS, pemerintah juga tengah mempersiapkan strategi untuk memanfaatkan peluang pembukaan pasar Eropa. Kawasan Eropa merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan AS, dan dianggap sebagai alternatif yang potensial untuk diversifikasi pasar ekspor Indonesia.

"Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar," kata Airlangga.

Kajian mendalam terus dilakukan terhadap dampak fiskal dari setiap kebijakan yang dipertimbangkan. Evaluasi dilakukan secara cermat agar kebijakan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan menjaga stabilitas APBN jangka menengah dan panjang.

Daftar Langkah Pemerintah Indonesia:

• Diplomasi dan Negosiasi dengan AS.
• Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga.
• Pengiriman Surat Resmi ke AS.
• Deregulasi Kebijakan.
• Keterlibatan Asosiasi Pelaku Usaha.
• Diversifikasi Pasar Ekspor (Fokus ke Eropa).
• Pemberian Insentif untuk Industri Padat Karya.
• Kajian Dampak Fiskal.
• Menjaga Stabilitas APBN.