Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengelola arus balik Lebaran 2025 dengan memberikan kelonggaran Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2025, yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2025.

Kebijakan WFA ini memungkinkan ASN untuk bekerja dari mana saja pada hari Selasa, 8 April 2025, sehari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Penyesuaian ini merupakan revisi dari SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 yang sebelumnya mengatur WFA selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama tersebut, yaitu dari tanggal 24 Maret hingga 27 Maret 2025. Informasi lengkap mengenai SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025 dapat diakses pada tautan yang disediakan.

Tujuan Utama: Mengurai Kepadatan Arus Balik

Alasan utama di balik kebijakan WFA ini adalah untuk mengurai kepadatan lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Pemerintah berharap, dengan memberikan fleksibilitas lokasi kerja bagi ASN, jumlah kendaraan yang bergerak pada puncak arus balik dapat berkurang, sehingga meminimalkan kemacetan dan meningkatkan keselamatan perjalanan bagi masyarakat.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam keterangan resminya menyatakan, "Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman." Pemerintah menekankan bahwa kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik menjadi prioritas utama, tanpa mengorbankan produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Penekanan pada Pelayanan Publik yang Optimal

Meski memberikan kelonggaran WFA, pemerintah tetap mewajibkan instansi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan secara optimal. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema FWA, disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi. Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi, sebagaimana yang telah dilakukan pada arus mudik. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik yang dibutuhkan, meskipun sebagian ASN bekerja dari jarak jauh.