Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah proaktif dalam menanggapi laporan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Prima Resources Indonesia (PRI) di Tarakan. Tim dari KLHK dijadwalkan terjun langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan dan investigasi mendalam terhadap potensi dampak pencemaran limbah industri terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dan kekhawatiran dari masyarakat terkait aktivitas operasional PT PRI yang diduga menghasilkan limbah yang tidak dikelola dengan baik. KLHK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Investigasi ini akan mencakup pengambilan sampel air, tanah, dan udara di sekitar lokasi operasional perusahaan untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pidana jika terbukti terjadi pelanggaran.

Fokus Investigasi KLHK:

• Verifikasi Lapangan: Tim KLHK akan melakukan inspeksi langsung terhadap fasilitas pengolahan limbah PT PRI, termasuk sistem pengelolaan air limbah, penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan prosedur pengelolaan limbah padat.
• Pengambilan Sampel: Sampel air, tanah, dan udara akan diambil di berbagai titik di sekitar lokasi operasional perusahaan, termasuk di area pemukiman warga, sungai, dan lahan pertanian untuk mengukur tingkat pencemaran.
• Analisis Laboratorium: Sampel yang diambil akan dianalisis di laboratorium terakreditasi untuk mengidentifikasi jenis dan konsentrasi zat pencemar yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis ini akan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang berlaku untuk menentukan tingkat pencemaran.
• Wawancara dengan Masyarakat: Tim KLHK juga akan melakukan wawancara dengan warga sekitar, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah untuk mengumpulkan informasi terkait dampak pencemaran yang dirasakan oleh masyarakat.

KLHK menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan prioritas utama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Jika terbukti bersalah, PT PRI akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan pencabutan izin lingkungan.

Selain penegakan hukum, KLHK juga mendorong perusahaan untuk melakukan upaya perbaikan lingkungan dan meningkatkan pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pencemaran di masa mendatang dan menjaga kualitas lingkungan hidup di Tarakan.

KLHK menghimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran lingkungan hidup kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tindak Lanjut:

KLHK akan terus memberikan informasi terbaru terkait perkembangan investigasi ini kepada publik secara transparan. Hasil investigasi dan langkah-langkah yang akan diambil akan diumumkan secara resmi setelah proses investigasi selesai.