DPR Minta Evaluasi Subsidi Transportasi Laut Demi Keadilan dan Efektivitas

Komisi VII DPR RI menyoroti distribusi subsidi transportasi laut yang dinilai belum merata dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Anggota Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema subsidi yang berjalan, terutama menjelang dan selama periode puncak arus mudik dan balik Lebaran.

BHS menyampaikan keprihatinannya saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Ia mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik tahun ini, namun menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan sistem subsidi yang adil dan merata agar keberlanjutan operasional kapal tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.

"Subsidi transportasi laut ini sangat penting untuk menjaga agar kapal tetap beroperasi, terutama pada saat-saat kritis seperti H-1 hingga H+3 Lebaran. Jika kapal tetap beroperasi meski dalam kondisi minim penumpang, ini akan sangat membantu mempercepat arus balik," ujar BHS.

Kritik Skema Subsidi yang Parsial

BHS mengkritik pendekatan teknokratis dalam penyaluran subsidi yang hanya berfokus pada jumlah penumpang. Ia khawatir pendekatan ini dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan yang setara. Menurutnya, subsidi yang parsial, di mana sebagian penumpang dalam satu kapal menerima subsidi sementara yang lain tidak, dapat menjadi sumber ketidakpuasan publik.

"Subsidi tidak boleh parsial. Jangan sampai ada penumpang yang merasa diperlakukan tidak adil karena sebagian membayar lebih mahal dari yang lain. Pemerintah harus memastikan bahwa semua penumpang mendapatkan manfaat yang sama," tegasnya.

Strategi Pemerintah Efektif Tekan Lonjakan Arus Mudik

Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi penurunan arus mudik sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. BHS mengapresiasi strategi pemerintah yang dinilai efektif dalam mengurai kepadatan arus mudik. Kebijakan pencairan THR lebih awal dan implementasi Work From Anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebarkan arus mudik secara lebih merata.

"Kebijakan-kebijakan ini mampu menekan lonjakan penumpang, mengurangi kemacetan, dan menjaga kapasitas layanan angkutan tetap optimal. Kami mendorong agar strategi serupa diterapkan sejak dini pada tahun-tahun berikutnya," kata BHS.

Apresiasi Kesiapsiagaan Operator dan Regulator

BHS juga memberikan apresiasi kepada operator dan regulator transportasi laut yang telah bekerja keras dan siaga 24 jam selama periode arus mudik dan balik Lebaran. Ia mencatat bahwa tidak ada kapal yang masuk dok selama periode tersebut, yang menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Ini adalah prestasi luar biasa dari Kementerian Perhubungan dan seluruh jajarannya. Pelayanan harus tetap prima hingga arus balik selesai," pungkasnya.

Rekomendasi DPR

Untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan subsidi transportasi laut, Komisi VII DPR RI merekomendasikan:

• Evaluasi menyeluruh terhadap skema subsidi yang berjalan.
• Penyusunan kriteria yang lebih adil dan inklusif dalam penyaluran subsidi.
• Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
• Pemanfaatan teknologi untuk memantau dan mengawasi penyaluran subsidi.
• Sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai program subsidi transportasi laut.

Diharapkan dengan evaluasi dan perbaikan yang komprehensif, subsidi transportasi laut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendukung kelancaran serta keselamatan transportasi laut di Indonesia.