markdown Bogor, Jawa Barat - Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi seperti Indonesia, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak berkumpul dan berserikat adalah bagian integral dari sistem demokrasi yang telah disepakati bersama.

"Demonstrasi adalah hal biasa. Dalam negara sebesar kita, kan, kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemonstrasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Itu menurut saya biasa," ujar Prabowo, seperti dilansir dari Kompas.id.

Namun demikian, Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum jika terjadi tindakan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan selama aksi demonstrasi berlangsung. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus diinvestigasi secara transparan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan proses secara hukum," tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada terhadap potensi adanya pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan yang merugikan bangsa dan negara. Ia menyebutkan adanya indikasi bahwa kelompok atau kekuatan asing mungkin saja mencoba memprovokasi dan mengadu domba masyarakat.

"Dalam pengelolaan negara, kita selalu waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan asing yang ingin mengadu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump (AS) membubarkan USAID. Di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID banyak mendanai LSM di mana-mana. It’s public knowledge," ungkap Prabowo.

Prabowo juga menekankan bahwa demonstrasi yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan kerusuhan bertentangan dengan kepentingan nasional dan rakyat. Ia mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya selalu mengajak kita berpikir dengan jernih. Demonstrasi itu hak, tetapi juga kalau demonstrasi dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," jelas Prabowo.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh enam pemimpin redaksi dari berbagai media terkemuka, yaitu:

• Sutta Dharmasaputra (Pemimpin Redaksi Harian Kompas)
• Alfito Deannova Gintings (Pemimpin Redaksi Detikcom)
• Retno Pinasti (Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar)
• Lalu Mara Satriawangsa (Pemimpin Redaksi TV One)
• Uni Lubis (Pemimpin Redaksi IDN Times)
• Najwa Shihab (Founder Narasi)

Diskusi yang berlangsung selama empat jam tersebut dimoderatori oleh Valerina Daniel dari TVRI. Prabowo menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para pemimpin redaksi mengenai berbagai isu penting terkait pemerintahan dan masa depan Indonesia.

Berita ini diadaptasi dari laporan Kompas.id dengan judul "Sederet Respons Prabowo, dari Revisi UU TNI hingga Penindakan Korupsi (2)".