Presiden Prabowo Janjikan Pengawasan Ketat pada Pembentukan UU: Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Prioritas

Presiden Prabowo Beri Atensi Khusus pada Proses Legislasi yang Minim Partisipasi Publik

Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap proses pembentukan undang-undang (UU) yang selama ini dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Hal ini disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo menyadari pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan regulasi. Ia mengakui adanya kritik terkait pembahasan RUU yang terkesan tertutup dan kurang akomodatif terhadap aspirasi publik. "Saya akan kasih perhatian khusus sekarang," ujar Prabowo, menanggapi masukan terkait pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Perbaikan Mekanisme dan Transparansi

Menanggapi pertanyaan tentang pembahasan RUU yang dilakukan di luar Kompleks Parlemen, Prabowo menyatakan akan melakukan perbaikan mekanisme. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap tahapan penyusunan UU dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik.

"Mekanisme itu kami perbaiki. Kalau tidak puas dengan transparansi, mari kita bikin transparan," tegasnya. Ia juga menyinggung tentang dinamika politik dalam pembahasan UU, di mana meskipun koalisi pemerintah memiliki mayoritas, aspirasi dari berbagai pihak tetap harus dipertimbangkan.

Kritik Terhadap Proses Legislasi Sebelumnya

Sebelumnya, DPR menuai kritik atas proses pembahasan sejumlah undang-undang yang dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik. Salah satu contoh yang mencuat adalah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang pembahasannya dilakukan di sebuah hotel mewah di Jakarta.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa praktik pembahasan RUU di hotel secara tertutup menunjukkan kurangnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.

Komitmen Prabowo untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Janji Prabowo untuk memberikan perhatian khusus pada proses legislasi merupakan sinyal positif bagi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan memastikan transparansi dan partisipasi publik, diharapkan UU yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Langkah Konkrit yang Diharapkan

Masyarakat berharap agar pernyataan Prabowo ini dapat diimplementasikan dalam bentuk langkah-langkah konkrit, seperti:

• Membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi terkait RUU yang sedang dibahas.
• Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses konsultasi publik.
• Memastikan bahwa setiap masukan dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan secara serius.
• Mendorong DPR untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

Dengan demikian, proses pembentukan UU akan menjadi lebih inklusif dan partisipatif, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.