Delegasi Indonesia Bertolak ke AS, Intensifkan Negosiasi Tarif Impor Usai Arahan Presiden Prabowo

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat. Delegasi tingkat tinggi, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat paling lambat 17 April 2025 untuk melakukan serangkaian negosiasi intensif. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak terkait tarif impor yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintah AS.

Pengumuman tarif impor oleh AS telah mendorong respons cepat dari pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mengedepankan jalur diplomasi dan negosiasi, menghindari langkah-langkah retaliasi yang dapat memperburuk hubungan dagang. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan baik dengan mitra dagang utama.

"Bapak Presiden sudah mengarahkan agar kita memberikan masukan kepada Amerika. Harapannya, Amerika menyadari bahwa kebijakan ini berdampak pada banyak negara, sehingga semua negara ingin bertemu dan bernegosiasi dengan Amerika," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Strategi Negosiasi dan Proposal Konkret

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi negosiasi komprehensif yang mencakup beberapa elemen kunci:

• Relaksasi Perdagangan: Pemerintah tengah mengkaji sejumlah upaya relaksasi perdagangan yang akan diajukan sebagai proposal konkret kepada pemerintah AS.
• Komunikasi Intensif: Komunikasi intensif terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait di pemerintah AS, termasuk US Trade Representative (USTR), untuk menjajaki berbagai opsi solusi.
• Kajian Mendalam: Proposal yang akan diajukan didasarkan pada hasil kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa tim negosiasi akan berupaya menyajikan paket komprehensif yang mencakup pandangan pemerintah dan aspirasi dari sektor swasta. Partisipasi aktif dari pelaku usaha diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

Komposisi Tim Negosiasi

Tim negosiasi akan terdiri dari para pejabat tinggi negara yang memiliki keahlian dan pengalaman relevan. Selain Menko Airlangga Hartarto sebagai ketua tim, delegasi juga akan diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kehadiran Menkeu Sri Mulyani akan sangat strategis mengingat beliau juga akan menghadiri spring meeting pada tanggal 20 April, memberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan para pejabat AS terkait.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menambahkan bahwa meskipun tarif baru akan diberlakukan terlebih dahulu oleh AS, pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa negosiasi akan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi terbaik melalui dialog konstruktif dan diplomasi yang efektif.

Fokus Utama Negosiasi

Fokus utama dari negosiasi ini adalah untuk membahas dampak dari pengenaan tarif impor terhadap perekonomian Indonesia dan potensi dampaknya terhadap hubungan dagang antara kedua negara. Pemerintah Indonesia akan berupaya meyakinkan pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarif impor tersebut dan mencari solusi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah akan menjelaskan secara rinci bagaimana tarif impor akan mempengaruhi berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk potensi hilangnya lapangan kerja dan penurunan daya saing.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan menyoroti pentingnya kerja sama bilateral dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi global, termasuk pandemi COVID-19 dan perubahan iklim. Indonesia akan menekankan bahwa hubungan dagang yang kuat dan saling menguntungkan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.