Indonesia Bersiap Kirim Surat Resmi ke AS Terkait Tarif Impor Baru

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menanggapi kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Menindaklanjuti pengumuman tarif oleh Presiden AS Donald Trump, Indonesia akan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah AS sebagai bentuk respons formal terhadap kebijakan tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menginstruksikan dirinya bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan untuk melakukan negosiasi dengan pihak AS. Negosiasi ini akan mempertimbangkan tenggat waktu yang diberikan oleh AS serta arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

"Sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sebelum tanggal 9 (April) kita sudah melemparkan posisi kita," ujar Airlangga, menekankan komitmen pemerintah untuk merespons secara cepat dan efektif.

Detail Tarif dan Dampaknya

Kebijakan baru AS menetapkan tarif minimal 10 persen untuk semua impor barang dari seluruh dunia. Secara khusus, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Tarif ini merupakan respons terhadap rencana awal Indonesia untuk mengenakan tarif sebesar 64 persen atas barang-barang AS. Namun, pemerintah AS juga memasukkan manipulasi nilai tukar dan non-tariff barrier (NTB) yang dikenakan pemerintah Indonesia.

Tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya bervariasi, menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda terhadap masing-masing negara:

• Malaysia dan Brunei Darussalam: 24 persen
• Filipina: 17 persen
• Singapura: 10 persen
• Kamboja: 49 persen
• Laos: 48 persen
• Vietnam: 46 persen
• Myanmar: 44 persen
• Thailand: 36 persen

Ekonom memprediksi bahwa akibat kebijakan ini, Indonesia kemungkinan hanya akan mengenakan tarif impor sekitar 8-9 persen terhadap barang-barang dari AS, jauh lebih rendah dari rencana awal 64 persen. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tarif imbal balik 32 persen yang dikenakan AS kepada Indonesia didasarkan pada anggapan bahwa Indonesia mengenakan tarif impor 64 persen terhadap barang yang masuk dari AS. Padahal, secara umum Indonesia menerapkan tarif impor pada hampir semua negara di angka 8-9 persen.

Pengumuman Resmi dan Langkah Selanjutnya

Presiden Prabowo dijadwalkan untuk mengumumkan sikap resmi Indonesia terkait tarif ini pada pertemuan dengan investor, ekonom, masyarakat, dan pelaku pasar. Pengumuman ini akan dilakukan di Plaza PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Mandiri Tower, Sudirman, Jakarta Pusat.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif AS dan upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Surat resmi dan negosiasi yang akan dilakukan diharapkan dapat mencapai solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Fadhil Hasan mengatakan, untuk menghitung NTB sangat sulit, hampir semua sepakat perhitungan yang dilakukan itu jadi sangat membingungkan dan tidak memiliki argumen yang jelas. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.