Evaluasi Diri Presiden Prabowo: Kinerja Pemerintah Raih Nilai 6 dalam Skala 10

Presiden Prabowo Subianto memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahannya setelah enam bulan berjalan. Dalam diskusi bersama para pemimpin redaksi media nasional, Prabowo memberikan penilaian 6 dari 10 untuk dirinya sendiri. Penilaian ini diungkapkan dalam forum diskusi yang disiarkan melalui kanal Youtube detikcom pada Senin, 7 April 2025.

"Jika Anda meminta saya memberikan nilai untuk diri saya sendiri dalam lima bulan ini, jujur saja, saya bangga. Saat ini, saya akan memberikan nilai 6 untuk diri saya," ujar Prabowo, yang kemudian menambahkan dengan nada bercanda bahwa nilai tersebut sudah memenuhi standar kelulusan atau passing grade.

Ambisi Percepatan Pembangunan dan Tantangan Birokrasi

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa meskipun merasa bangga dengan pencapaian saat ini, ia memberikan nilai 6 karena memiliki ambisi untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Namun, ia mengakui bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan, terutama terkait dengan birokrasi.

"Saya ingin bergerak lebih cepat, tetapi saat ini saja saya sudah dianggap seperti cowboy, bahkan disebut menerapkan politik komando, bukan?" keluh Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa para menterinya bahkan seringkali menerima telepon darinya hingga larut malam, sebagai bentuk upayanya untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana.

Harapan akan Kekuatan Supra-Birokrasi dan Realitas Demokrasi

Dalam nada yang lebih ringan, Prabowo berkelakar bahwa ia berharap memiliki tongkat Nabi Musa untuk mempermudah urusan pemerintahan. Ia bahkan menantang para hadirin untuk meyakinkan MPR/DPR agar memberikan mandat khusus yang memungkinkannya untuk membuat keputusan dengan cepat dan efektif.

"Bagaimana jika Anda bisa meyakinkan MPR/DPR untuk memberikan saya mandat, semacam mandat khusus? Atau adakah yang bisa memberikan saya tongkat Nabi Musa? Birokrasi kita memang menjadi masalah," imbuhnya.

Prabowo juga menyinggung tentang dampak demokrasi terhadap kinerja pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa para politisi terpilih, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur, seringkali merasa berkewajiban untuk membalas jasa tim sukses dan para pendukungnya. Hal ini, menurutnya, seringkali berujung pada permintaan untuk menjadi ASN atau pejabat, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi pemerintahan.

Dilema Demokrasi dan Kepatuhan Hukum

"Demokrasi ini membuat semua politisi yang dipilih, bupati, wali kota, gubernur, harus membalas tim sukses, mereka yang mendukung. Pastinya apa? Semua ingin jadi ASN, semua ingin jadi pejabat, akhirnya apa? Buntu demokrasi. Tapi ini jadi UU, saya harus laksanakan," pungkasnya.

Evaluasi diri ini memberikan gambaran mengenai optimisme dan ambisi Presiden Prabowo dalam memajukan Indonesia, sekaligus kesadaran akan tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Sikap jujur dan terbuka Prabowo dalam menilai kinerja pemerintahannya diharapkan dapat menjadi fondasi untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan.