Presiden Prabowo Soroti Pentingnya Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan sinyal kuat mengenai komitmennya terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Menanggapi sorotan publik terkait pembahasan undang-undang yang dinilai kurang melibatkan masyarakat, Prabowo menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya.

Prabowo menekankan bahwa sistem politik Indonesia telah mengatur bahwa setiap undang-undang dibahas oleh partai politik yang dipilih rakyat. Namun, ia mengakui pentingnya masukan dari berbagai pihak dan berjanji untuk meningkatkan transparansi dalam proses legislasi. Kritik terhadap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang dilakukan secara tertutup, bahkan di luar Gedung DPR, menjadi perhatian serius baginya.

Komitmen Perbaikan Mekanisme Pembahasan Undang-Undang

Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki mekanisme pembahasan undang-undang. Ia membuka diri terhadap koreksi dan perbaikan, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan transparansi yang lebih baik dalam proses legislasi. Prabowo menyadari kekhawatiran publik terkait transparansi dan berjanji akan berupaya untuk menjawabnya.

Direktur LBH Semarang, Arif Syamsudin, sebelumnya telah menyampaikan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam setiap proses kebijakan. Arif memperingatkan bahwa praktik tertutup dalam pembahasan RUU dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah. Ia mencontohkan beberapa kebijakan strategis di awal periode pemerintahan yang dinilai kurang transparan, seperti efisiensi anggaran dan rencana kenaikan PPN.

Berikut poin-poin penting yang disoroti:

• Transparansi: Keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pembahasan undang-undang.
• Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangan terhadap RUU.
• Mekanisme Pembahasan: Perbaikan proses legislasi untuk memastikan akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas.
• Kepercayaan Publik: Upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah.

Prabowo Subianto menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan publik adalah fondasi penting bagi pemerintahan yang kuat dan efektif. Dengan komitmennya terhadap transparansi dan partisipasi publik, ia berharap dapat membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah Konkret Menuju Transparansi Legislasi

Langkah-langkah konkret yang mungkin diambil untuk meningkatkan transparansi legislasi meliputi:

• Penyediaan Informasi Publik: Memastikan semua informasi terkait RUU, termasuk draf, risalah rapat, dan hasil kajian, tersedia secara mudah diakses oleh publik.
• Konsultasi Publik: Mengadakan forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU.
• Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi publik, seperti platform online untuk memberikan komentar dan masukan.
• Penguatan Pengawasan: Meningkatkan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses legislasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pembentukan undang-undang di Indonesia akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Prabowo Subianto berjanji akan mengawal proses ini dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan legislasi. Ini adalah komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan lebih dekat dengan rakyat.