Negara Berkembang Desak Negara Maju Penuhi Janji Iklim di Forum IMO

Dalam pertemuan Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang berlangsung pekan ini, negara-negara berkembang dengan tegas menuntut agar negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim yang telah dijanjikan. Delegasi dari negara-negara kepulauan Pasifik dan Karibia, yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, menuduh negara-negara kaya ingkar janji dan gagal mengambil tindakan yang cukup untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pertemuan IMO ini dihadiri oleh perwakilan dari 175 negara dengan agenda utama menyepakati mekanisme pajak emisi bagi kapal-kapal. Usulan ini bertujuan untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa negara-negara maju, sebagai kontributor utama emisi historis, memiliki tanggung jawab moral dan finansial untuk membantu negara-negara miskin beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Duta Besar Kepulauan Marshall, Albon Ishoda, dalam pernyataannya yang dikutip dari The Guardian, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya kemajuan dalam mitigasi iklim. "Mungkin mereka khawatir tentang kedaulatan nasional mereka. Tetapi kami mendasarkan argumen kami (untuk dekarbonisasi dan pajak atas pelayaran) pada dasar ilmiah," kata Ishoda.

Ishoda menekankan bahwa kesepakatan IMO tahun 2023 menetapkan target pengurangan emisi pelayaran sebesar 20 persen pada tahun 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050. Ia mendesak negara-negara maju untuk menunjukkan kepemimpinan dan mengambil tindakan nyata untuk mencapai target-target ini. "Kami membutuhkan mereka (negara berekonomi besar) untuk mulai menunjukkan kepemimpinan. Kita semua bisa melihat apa yang benar, biarkan mereka melakukan apa yang benar," ucap Ishoda.

Namun, usulan pajak emisi pelayaran menghadapi tentangan dari beberapa negara besar, termasuk China, Brasil, dan Arab Saudi. Negara-negara ini khawatir bahwa pajak tersebut akan meningkatkan biaya perdagangan dan membebani konsumen. Penolakan ini memicu kekhawatiran di antara negara-negara berkembang, yang khawatir bahwa tanpa mekanisme pendanaan yang memadai, mereka akan semakin terpuruk dalam krisis iklim.

Menteri Transportasi Tuvalu, Simon Kofe, membantah kekhawatiran tersebut. Ia berpendapat bahwa dampak pajak pelayaran terhadap harga barang akan minimal. "Kekhawatiran tentang dampak pajak terhadap perdagangan dan harga konsumen dapat dimengerti, tetapi itu juga dilebih-lebihkan," ucap Kofe.

IMO memperkirakan bahwa peralihan ke teknologi rendah karbon akan meningkatkan biaya pelayaran antara 1-9 persen. Kofe berpendapat bahwa dengan biaya 150 dolar AS per ton karbon, pajak tersebut hanya akan berdampak minimal pada harga. Lebih lanjut, Kofe menekankan prinsip keadilan iklim, di mana pihak yang bertanggung jawab atas polusi harus menanggung biayanya. "(Proposal pajak kami) memastikan bahwa biaya polusi ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. Dengan meletakkan pajak langsung pada emisi, kami mendukung prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keadilan iklim, memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam transisi menuju masa depan yang lebih bersih," papar Kofe.

Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menyatakan keyakinannya bahwa pertemuan ini akan menghasilkan keputusan penting terkait dekarbonisasi pelayaran. "Hampir dua tahun yang lalu, negara-negara anggota IMO bersikap tegas dalam komitmen mereka dalam strategi gas rumah kaca IMO 2023 untuk menyetujui langkah-langkah jangka menengah untuk mengurangi emisi dari kapal, termasuk standar bahan bakar global dan mekanisme penetapan harga emisi," ujar Dominguez. Jika disetujui, kesepakatan IMO akan menjadi langkah pertama yang mengikat bagi seluruh industri global untuk beralih ke bahan bakar rendah karbon, menciptakan masa depan yang lebih baik.

Berikut adalah poin-poin penting dari pertemuan IMO:

• Negara-negara berkembang menuntut negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim.
• Usulan pajak emisi pelayaran bertujuan mendanai adaptasi iklim di negara-negara berkembang.
• Beberapa negara besar menentang pajak emisi karena khawatir akan dampak ekonomi.
• Negara-negara berkembang berpendapat bahwa keadilan iklim mengharuskan pihak yang bertanggung jawab atas polusi untuk menanggung biayanya.
• Kesepakatan IMO diharapkan menjadi langkah penting dalam dekarbonisasi industri pelayaran global.