Presiden Prabowo Berikan Atensi Khusus pada Pembahasan RUU dan Janji Tingkatkan Transparansi

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, beliau juga berjanji untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pembahasan RUU tersebut.

Dalam diskusi bersama para pemimpin redaksi media nasional, Prabowo menjelaskan bahwa semua RUU dibahas oleh partai politik yang merupakan representasi rakyat. Namun, ia menerima masukan terkait perlunya peningkatan pengawasan dan detail dalam pembahasan RUU. “Saya akan kasih perhatian khusus sekarang, alinea demi alinea akan saya pelajari,” tegas Prabowo. Ia mencontohkan RUU TNI yang dianggap krusial, awalnya hanya fokus pada penundaan usia pensiun. Beliau menekankan pentingnya meninjau setiap detail dalam RUU yang dibahas.

Transparansi Jadi Prioritas

Menanggapi kritik publik terkait kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU, Presiden Prabowo berjanji untuk memperbaiki mekanisme yang ada. Beliau menyadari pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi proses legislasi. Beliau juga menanggapi isu mengenai beredarnya naskah RUU yang tidak resmi. “Mekanisme itu bisa kita perbaiki,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa terdapat ratusan wakil rakyat di DPR yang tidak semuanya berada dalam koalisi pemerintah. Ia menyadari bahwa perbedaan pendapat dan pandangan adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, ia menekankan pentingnya untuk tetap menjaga komunikasi dan mencari solusi terbaik bagi kepentingan bangsa.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengoreksi kekurangan dalam hal transparansi. Ia berjanji akan membuat pembahasan RUU menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik. “Mari kita koreksi itu, kalau tidak puas dengan transparansi kita bikin transparan,” kata Prabowo. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat atau naskah RUU yang tidak resmi.

Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah belum secara resmi mengirimkan surat ke DPR terkait pembahasan RUU tertentu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prabowo mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.