Prabowo Subianto Evaluasi 150 Hari Pemerintahan: Sorotan pada UU TNI, Komunikasi Publik, dan Penilaian Kinerja

Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terbuka terkait berbagai isu yang berkembang dalam 150 hari masa pemerintahannya. Dalam sesi "Blak-blakan" bersama sejumlah jurnalis, Prabowo menyoroti polemik Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR, perbaikan komunikasi publik di jajarannya, serta memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahannya sendiri.

Sikap Terhadap Demonstrasi

Menanggapi maraknya aksi demonstrasi, Prabowo menekankan pentingnya melihat setiap aksi secara objektif. Ia mengakui bahwa demonstrasi adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, namun juga mengingatkan agar aksi tersebut dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan.

"Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemonstrasi, orang berdemo itu dijamin Undang-Undang Dasar," ujar Prabowo. "Kalau ada abusive, ya, kita harus investigasi, proses secara hukum kalau abusive. Tapi coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar. Harus objektif, dong."

Prabowo juga menceritakan pengalaman pahit petugas keamanan yang sering menjadi sasaran pelemparan air kencing dan kotoran manusia saat mengamankan demonstrasi. Ia mewaspadai adanya pihak asing yang mencoba memprovokasi dan memecah belah bangsa melalui aksi demonstrasi.

Revisi UU TNI: Fokus pada Usia Pensiun

Prabowo menjelaskan urgensi revisi UU TNI, terutama terkait masa jabatan perwira tinggi. Ia menyoroti fenomena pergantian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) setiap tahun karena faktor usia, yang dinilai kurang efektif bagi organisasi.

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun," jelasnya.

Prabowo menegaskan bahwa revisi UU TNI hanya difokuskan pada perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Ia juga memastikan bahwa pejabat TNI yang akan menduduki jabatan sipil harus pensiun dini, kecuali di beberapa lembaga seperti intelijen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Basarnas.

"Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan," tegas Prabowo.

Perbaikan Komunikasi Publik

Prabowo mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi publik di jajarannya, termasuk pernyataan kontroversial terkait teror kepala babi ke kantor Tempo. Ia bertanggung jawab atas hal tersebut dan menyatakan akan melakukan perbaikan.

"Saya ingin jawab ya, benar sekali, saya akui bahwa 150 hari saya sendiri, menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya," kata Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa fokus utamanya dalam 150 hari pertama adalah bekerja cepat untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Namun, ia menyadari bahwa pendekatan ini berdampak pada kurangnya komunikasi dengan publik. Prabowo berjanji akan memperbaiki hal ini dan lebih memperhatikan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahannya.

"Karena itu saya mau perbaiki itu," tutur dia.

Prabowo juga menyinggung pernyataan Hasan Nasbi terkait teror kepada media Tempo, yang dinilainya teledor. Ia menduga bahwa beberapa jajarannya kurang berhati-hati dalam memberikan pernyataan karena masih baru dalam pemerintahan.

Penilaian Kinerja Pribadi

Prabowo memberikan penilaian 6 dari 10 untuk kinerja dirinya sendiri dalam 5 bulan pertama pemerintahannya. Ia mengaku bangga dengan nilai tersebut, namun juga ingin bekerja lebih cepat. Prabowo menyadari adanya tantangan dan kritikan terhadap gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu cepat dan komando.

"Dalam arti saya ingin lebih cepat, tapi sekarang aja saya sudah dibilang cowboy kok, sekarang saya dibilang politik komando, ya kan?" ucap Prabowo.

Terlepas dari itu semua, Prabowo bertekad untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.